Warga Keluhkan Persoalan Saat MusrenbangDes, Ini Kata Kades Sindang Panon Tangerang

Tangerang Raya

Kabupaten Tangerang – Masyarakat Desa Sindang Panon Kabupaten Tangerang menyampaikan keluhannya saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes) Tahun anggaran 2023.

Adapun sejumlah keluhan yang disampaikan warga diantaranya banjir dan bangunan liar ditepi kali yang kian marak bertumbuhan.

“Semenjak ada pengembang besar masuk ke Sindang Panon, perumahan kami sering mendapat imbas banjir saat hujan deras. Kami berharap ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Kemudian untuk bangunan liar, kami meminta untuk dibersihkan,” kata salah seorang warga yang mengikuti MusrenbangDes di pendopo Kepala Desa Sindang Panon, Senin 18 Januari 2022.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Sindang Panon Didik Darmadi menjawab bahwa persoalan banjir sudah menjadi prioritas pembangunan Desa sejak tahun lalu. Namun dia menyayangkan karena kondisi pandemi akhirnya harus ditunda.

“Soal banjir, aparat Desa, Kecamatan bahkan sampai Bupati pun sudah turun langsung ke lokasi. Persoalannya ada pada saluran air yang tidak terbenahi. Waktu itu sudah diusulkan, tapi karena pandemi, terpaksa harus kami tunda,” ujar Didik Darmadi.

Didik juga menyampaikan bahwa setiap aspirasi masyarakat pasti ditampung. Namun dalam realisasinya, ia menyatakan tidak bisa bekerja sendirian saja melainkan harus menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lainnya.

“Untuk pembangunan, kami tidak akan mampu membangun keseluruhan wilayah desa. Untuk wilayah perumahan, akan dicover dengan pagu dewan yang ada di wilayah. Sejak awal kami sudah membangun sinergitas dengan pihak anggota Dewan dan juga Kecamatan,” ucap Didik.

“Desa akan memprioritaskan pembangunan yang benar-benar bersifat urgent,” tambahnya.

Sementara Camat Sindang Jaya, Abudin, menyinggung soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Dikatakannya, masyarakat harus bisa menerima jika tidak mendapatkan subsidi tersebut.

“BLT juga menjadi program unggulan Desa. Tetapi jangan semua masyarakat mau mendapatkannya. Kalau yang keuangannya baik, tidak usah berharap mendapat bantuan,” tutur Abudin.

Sebelumnya, lanjut Abudin, BLT direncanakan sekitar 40 persen setiap tahunnya dari anggaran Desa. Namun ia menegaskan itu sifatnya fluktuatif berdasarkan anggaran dan kondisi masyarakat.

“Kita akan mengklasifikasikan BLT secara aktual sesuai peraturan yang berlaku,” kata Abudin.

Editor: Mauladi Fachrian

Tinggalkan Balasan