Opini
Beranda / Opini / Pengabdian yang Tak Setara dalam Kebijakan Negara

Pengabdian yang Tak Setara dalam Kebijakan Negara

Info Massa – Dalam perjalanan panjang pembangunan bangsa, pendidikan selalu disebut sebagai fondasi utama. Namun dalam praktik kebijakan, pendidikan khususnya nasib para guru kerap berada di barisan paling belakang. Sebuah ilustrasi yang beredar di ruang publik belakangan ini menyentil kesadaran kolektif kita potret pengabdian panjang seorang guru yang tetap hidup dalam ketidakpastian, berhadapan dengan jalur profesi lain yang lebih cepat memperoleh pengakuan dan kesejahteraan dari negara

Ilustrasi itu bukan sekadar gambar, melainkan refleksi kegelisahan sosial. Ia mewakili jeritan sunyi para guru honorer yang telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun, tetapi belum juga memperoleh kepastian status maupun penghidupan yang layak. Dalam banyak kasus, dedikasi panjang tidak berbanding lurus dengan kehadiran negara.

Persoalan ini sesungguhnya bukan tentang membandingkan satu profesi dengan profesi lainnya. Negara memang membutuhkan banyak peran strategis untuk menjalankan program-program publik. Namun yang menjadi masalah adalah ketimpangan cara negara menghargai pengabdian. Ketika profesi yang bersifat temporer atau berbasis program memperoleh jalur cepat menuju kesejahteraan, sementara profesi yang bersifat fundamental justru dibiarkan menunggu tanpa kepastian, di situlah keadilan kebijakan patut dipertanyakan.

Guru bukan sekadar pekerja sektor publik. Mereka adalah penjaga nalar, pembentuk karakter, dan penghubung nilai-nilai kebangsaan lintas generasi. Pengabdian mereka tidak diukur dengan target jangka pendek, melainkan dengan dampak jangka panjang yang sering kali tak kasatmata. Ironisnya, justru profesi dengan dampak paling strategis ini yang paling lama dibiarkan berjuang sendiri.

Selama bertahun-tahun, narasi pengabdian kerap digunakan untuk meminta guru bersabar. Kesabaran menjadi kata kunci, sementara kesejahteraan terus menjadi janji yang ditunda. Pengabdian seolah direduksi menjadi kewajiban moral sepihak, tanpa diimbangi tanggung jawab struktural dari negara

DPR ke BGN: Keberhasilan MBG Bukan Penerima Manfaat

Di sisi lain, kebijakan afirmatif yang cepat terhadap sektor tertentu menunjukkan bahwa negara sebenarnya mampu bergerak gesit ketika ada kemauan politik. Maka pertanyaannya sederhana mengapa kecepatan yang sama tidak diberikan kepada guru? Apakah pengabdian di ruang kelas dianggap kurang strategis dibandingkan pengabdian di ruang program?

Ketimpangan ini berbahaya bukan hanya bagi para guru, tetapi juga bagi masa depan pendidikan nasional. Pesan implisit yang diterima generasi muda sangat jelas menjadi guru adalah jalan panjang penuh ketidakpastian, sementara kesejahteraan lebih mungkin diraih di sektor lain. Jika pesan ini terus dibiarkan, maka krisis regenerasi guru bukan lagi ancaman, melainkan keniscayaan.

Lebih jauh, ketidakadilan kebijakan ini juga berpotensi melahirkan krisis etika dalam tata kelola negara. Negara yang adil bukan hanya yang mampu menciptakan program, tetapi yang mampu menghargai pengabdian secara proporsional. Mengukur nilai pengabdian semata dari kecepatan output atau kedekatan dengan proyek strategis adalah cara pandang yang sempit dan berisiko.

Sudah saatnya negara menata ulang prioritas. Pengangkatan guru tidak boleh lagi diperlakukan sebagai urusan administratif belaka, melainkan sebagai investasi peradaban. Guru honorer yang telah lama mengabdi seharusnya memperoleh afirmasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan bukan sekadar seleksi yang mengabaikan konteks pengabdian panjang.

Keadilan bukan berarti menyamaratakan, tetapi menempatkan secara layak. Negara boleh mempercepat kesejahteraan sektor lain, tetapi tidak dengan mengorbankan mereka yang telah lama berkorban tanpa suara. Jika pengabdian terus dibiarkan menjadi kisah kesabaran yang sunyi, maka yang sesungguhnya sedang terkikis bukan hanya martabat guru, melainkan juga wibawa negara itu sendiri.

Raker Bank Jakarta, Pram: Persiapkan Diri Menuju IPO

Ilustrasi yang beredar itu seharusnya dibaca sebagai peringatan. Bahwa di balik geliat program dan jargon pembangunan, ada pengabdian panjang yang nyaris dilupakan. Negara tidak boleh abai. Sebab masa depan bangsa tidak lahir dari satu program, melainkan dari ruang-ruang kelas yang selama ini menjadi fondasi paling senyap, namun paling menentukan.

× Advertisement
× Advertisement