Jadi Gerbang Masuk Omnibus Law, KPBI Tolak Pengesahan UU P3

Jakarta – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) spontan menolak UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang baru saja disahkan DPR RI pada 24 Mei 2022. Pasalnya, UU PPP dianggap menjadi gerbang masuk disahkannya Omnibus Law. Ketua KPBI, Ilhamsyah, mengatakan bahwa revisi UU PPP adalah inisiatif DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU […]

Baca Selanjutnya

Partai Buruh Persiapkan Aksi Besar Tolak Pengesahan Revisi UU PPP

Jakarta – Partai Buruh menyerukan akan menggelar aksi massa besar-besaran serentak pada 8 Juni 2022 menolak Pengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Dikabarkan, sedikitnya ada sepuluh elemen buruh yang bakal melakukan penolakan terhadap kebijakan yang baru saja disahkan oleh DPR tersebut. Diantaranya KSPI, ORI, KPBI, KSBSI, SPI, FSPMI, FSPKEP, SPN, ASPEK Indonesia, FSP […]

Baca Selanjutnya

Warga Karawang Jadi Korban Mafia Tanah, Tonny Permana Cs Kembali Dipolisikan

Jakarta – Merasa jadi korban mafia tanah, Muckhsin, warga asal Kabupaten Karawang membuat laporan ke Polda Metro Jaya.  Dia mengaku sebidang tanah seluas 5 hektare di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara miliknya telah raib. Laporan Muckhsin diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/194/I/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 2 Januari […]

Baca Selanjutnya

Bobot Partai Buruh Dengan Kekuatan Lintas Sektoral

Jakarta – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Buruh, Ilhamsyah, menyampaikan pesan bahwa Partainya kini lebih berbobot dibanding awal kelahirannya. Ia menjelaskan, jika pada tahun 98 hanya diisi oleh sektor buruh saja, kini terdapat elemen yang menggelembung dengan menjaring berbagai organisasi kerakyatan. “Tepat setelah Reformasi, Partai Buruh pun didirikan. Saat itu Partai Buruh hanya disokong […]

Baca Selanjutnya

Rajawali Kusuma Desak Kementerian ATR/BPN Gugurkan SHGB Bodong Di Makassar

Jakarta – Rajawali Kusuma Law Firm mendatangi Kantor Kementerian ATR/BPN pada Kamis 20 Mei 2022. Kedatangan mereka guna mendesak agar kantor pertanahan itu untuk menggugurkan SHGB No. 21957 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Makassar karena diduga bodong. Advokat Rajawali Kusuma Law Firm, Nefton Alfares Kapitan, mengatakan bahwa kasus penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. […]

Baca Selanjutnya