Pospera Jakarta Dampingi Warga Lawan Gusuran Tol Cibici

Pospera meminta kepada Menteri PUPR dan Menteri ATR segera menyelesaikan persoalan terhadap warga yang terdampak pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing (Cibici). Keterangan tersebut disampaikan Ketua DPD Pospera Jakarta Sondang Hutagalung terkait permintaan ganti untung warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Menurut Sondang pembangunan nasional harus tetap menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. “Pemerintah […]

Baca Selanjutnya

Dewan Pers Lembaga Pengatur Tunggal UKW

Tenaga ahli bidang hukum Dewan Pers, Hendrayana, menegaskan bahwa pihaknya merupakan lembaga tunggal yang berhak mengatur Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sebelumnya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sempat melakukan hal yang sama sebagai lembaga penguji kompetensi wartawan, namun saat ini sudah tidak bisa mengingat surat rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo) sudah dicabut. “Saat ini […]

Baca Selanjutnya

Synchronize Fest Gebrak Jakarta Dengan Visual Baru, Artisnya Bikin Penasaran

Jakarta – Synchronize Fest, ajang gelaran musik tanah air bakal hadir kembali usai vacum selama dua tahun akibat pandemi Covid-19. Pada Vol. 7 ini, penyelenggara mengambil tema #lokallebihvocal siap menggebrak Jakarta pada tanggal 7,8 dan 9 Oktober 2022 di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Melalui akun Instagramnya @synchronizefest, terlihat secara perlahan penyelenggara sudah memberikan informasi terkait […]

Baca Selanjutnya

UMKM Cenderung Gagal Setelah Masuk Marketplace, Ini Solusinya…

Jakarta – Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bambang Brodjonegoro menyebut masuknya produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ke dalam marketplace dan e-commerce tidak menjamin keberadaannya untuk naik kelas. Menurutnya, setelah masuk dalam platform digital, justru kualitas UMKM terbilang kewalahan. “Banyak UMKM yang malah kurang berhasil (ketika berada di platfom digital). […]

Baca Selanjutnya

Ketika Demokrasi Dijegal RKUHP

Oleh: Ahmad Vadhilah/Akademisi Opini – Dilema Demokrasi saat ini terkait soal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa di sebut RKUHP, di mana poin-poin di dalamya sangat krusial dan sangat kontradiktif mengingat Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Pancasila dan sekaligus negara yang menganut sistem Demokrasi. Bagaimana tidak, dalam 14 poin RKUHP yang dirancang […]

Baca Selanjutnya