Info Massa — Setelah sempat bertahan di tengah gempuran fluktuasi minyak mentah dunia, pertahanan harga BBM nonsubsidi andalan masyarakat akhirnya jebol.
Per Rabu, 10 Juni 2026, PT Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) secara drastis dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Kenaikan sebesar Rp 3.950 per liter ini merupakan penyesuaian perdana sejak ketegangan geopolitik Israel-Iran meletus pada 28 Februari 2026 lalu.
Meski pemerintah menahan harga Pertalite dan Solar subsidi masing-masing di angka Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter, kebijakan mengerek Pertamax secara ekstrem ini dikritik karena diprediksi akan menekan kelompok masyarakat kelas menengah secara langsung.
Berikut rincian tarif baru BBM Pertamina di wilayah DKI Jakarta per 10 Juni 2026:
Pertalite (RON 90) Rp 10.000
Solar Subsidi Rp 6.800
Pertamax (RON 92) Rp 16.250 Naik Rp 3.950
Pertamax Green (RON 95) Rp 17.000 Naik Rp 4.100
Pertamax Turbo Rp 20.750
DexliteRp 23.000
Pertamina DexRp 24.800
Kritik tajam tertuju pada besaran nominal kenaikan Pertamax yang dinilai terlalu mendadak dan tinggi dalam satu kali penyesuaian. Berbeda dengan BBM jenis Dexlite atau Pertamax Turbo yang pasarnya adalah kelas atas, Pertamax adalah “konsumsi massal” bagi masyarakat kelas menengah, komuter urban, pekerja kantoran, hingga sebagian pelaku UMKM yang sadar akan kesehatan mesin kendaraan.
Kenaikan sedalam Rp 3.950 per liter dinilai mengabaikan kondisi riil daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan inflasi awal tahun.
Menahan kenaikan Pertamax sejak April lalu lalu langsung melepasnya dengan angka lompatan tinggi justru memberikan shock therapy yang buruk bagi konsumsi domestik.
Dampak paling nyata yang di depan mata adalah potensi terjadinya shifting atau migrasi massal konsumen. Selisih harga yang kini terlampau jauh—mencapai Rp 6.250 per liter antara Pertalite (Rp 10.000) dan Pertamax (Rp 16.250)—akan memaksa pengguna Pertamax berbondong-bondong turun kelas ke Pertalite.
Jika migrasi ini terjadi secara masif, maka beban subsidi energi negara yang awalnya ingin diselamatkan justru berpotensi membengkak kembali karena volume konsumsi Pertalite yang jebol.
Antrean panjang di jalur pengisian Pertalite di berbagai SPBU diprediksi akan kembali menjadi pemandangan harian, memicu inefisiensi waktu bagi para pekerja. []
