Info Massa – Belakangan ini, ruang publik diramaikan oleh pernyataan bahwa kuliah adalah scam. Ungkapan tersebut beredar luas di media sosial, diulang oleh sejumlah influencer dan figur publik yang menilai pendidikan tinggi tidak lagi relevan dengan realitas dunia kerja. Narasi ini cepat mendapat resonansi, terutama di kalangan generasi muda yang menghadapi mahalnya biaya pendidikan, ketidakpastian masa depan, serta sulitnya memperoleh pekerjaan layak meski telah menyandang gelar sarjana.
Namun, benarkah kuliah adalah penipuan? Ataukah tudingan tersebut justru menutupi persoalan yang lebih mendasar gagalnya negara mengelola sistem pendidikan secara adil dan bermakna?
Narasi “kuliah adalah scam” tidak lahir tanpa sebab. Banyak lulusan perguruan tinggi yang bekerja di luar bidang keahliannya, bergaji rendah, bahkan menganggur. Di sisi lain, biaya pendidikan terus meningkat, sementara janji mobilitas sosial melalui gelar akademik kian terasa rapuh. Pendidikan yang semestinya menjadi jalan pembebasan justru dipersepsikan sebagai beban ekonomi. Dalam konteks ini, kritik terhadap pendidikan tinggi adalah wajar dan perlu. Namun, menyimpulkan bahwa kuliah itu sendiri adalah scam merupakan bentuk penyederhanaan yang berbahaya. Pendidikan tinggi sejak awal tidak dirancang semata mata sebagai jalur cepat menuju pekerjaan. Universitas memiliki peran strategis dalam membentuk nalar kritis, kemampuan analitis, etika profesi, serta kesadaran sosial fondasi penting bagi kehidupan demokratis dan beradab.
Persoalan sesungguhnya terletak pada sistem. Pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural yang serius kurikulum yang tertinggal dari dinamika zaman, praktik magang yang bersifat administratif, serta keterhubungan yang lemah antara kampus, dunia kerja, dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan akhirnya direduksi menjadi sekedar proses memperoleh ijazah, bukan penguatan kapasitas manusia.
Lebih jauh, negara kerap absen dalam memastikan pendidikan berjalan sebagai hak publik, bukan komoditas. Ketika perguruan tinggi didorong beroperasi layaknya korporasi mahal, kompetitif, dan minim jaminan pasca lulus maka kekecewaan publik menjadi tak terelakkan. Dalam situasi seperti ini, pendidikan dipersalahkan, padahal yang gagal adalah tata kelola dan keberpihakan kebijakan.
Narasi “kuliah adalah scam” juga menyimpan risiko sosial yang tidak kecil. Ia berpotensi menyesatkan generasi muda, khususnya dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, untuk menjauhi pendidikan formal tanpa alternatif keterampilan yang jelas dan berkelanjutan. Padahal, banyak sektor strategis kesehatan, teknik, pendidikan, riset, hingga kebijakan publik tetap membutuhkan fondasi akademik yang kuat dan terstruktur.
Yang seharusnya didorong bukanlah delegitimasi pendidikan, melainkan reformasi menyeluruh. Pendidikan vokasi, kursus keterampilan, dan jalur non formal memang penting, tetapi tidak perlu dipertentangkan dengan universitas. Keduanya seharusnya saling melengkapi dalam satu ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.
Pernyataan “kuliah adalah scam” sebetulnya dapat dibaca sebagai alarm sosial tanda krisis kepercayaan generasi muda terhadap sistem pendidikan dan janji negara tentang masa depan. Alarm ini patut didengar, tetapi tidak dijawab dengan slogan simplistis. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk membenahi sistem, memastikan akses yang adil, serta mengembalikan pendidikan pada tujuan utamanya yaitu mencerdaskan dan memanusiakan.
Pendidikan bukan penipuan. Yang menipu adalah ketika negara membiarkan pendidikan kehilangan maknanya.
