Info Massa – Forum Lintas Generasi Aktivis 98 Banten mendesak Pemerintah Prabowo Subiyanto untuk memecat Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, terkait pernyataannya yang mengatakan bahwa pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 sebagai rumor tanpa bukti.
Pernyataan Fadli Zon tersebut dinilai Aktivis 98 Banten sebagai bentuk pemalsuan sejarah kelam di akhir pemerintahan Orde Baru.
“Menteri model asbun begini bikin rusak citra presiden. Terkesan presiden asal asalan pilih Menteri. Selain itu, pernyataan Fadli Zon ini mengundang kegaduhan publik yang membuat situasi kerja pemerintahan jadi terganggu. Kegaduhan ini juga mengungkit luka lama,” ujar Rahmat Sanjaya, Aktivis 98 Banten, saat konferensi pers, di salah satu kafe di kawasan Sitanala, Kota Tangerang, Rabu (25/06/2025).
Rahmat menambahkan, pernyataan Fadli Zon sama saja menegasikan fakta-fakta yang telah diakui sendiri oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie, bahkan Tragedi kemanusiaan itu menjadi dasar dikeluarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998 di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yaitu lahirnya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
“Memutarbalikan fakta sejarah itu termasuk kategori kejahatan. Sebaiknya Fadli Zon mengundurkan diri atau akan kita terus tuntut presiden Prabowo untuk memecatnya lewat aksi-aksi massa,” kata Rahmat.
Rahmat menduga Fadli Zon sedang mengemban misi pribadi untuk menghapus sejarah peristiwa pemerkosaan massal Mei 1998.
“Karena saat Mei 1998, Fadli Zon itu adalah antek Soeharto. Bisa jadi sebagai bentuk balas jasa dia kepada orde baru. Dia tidak ikut memperjuangkan lengsernya rezim orde baru, dia itu penikmat perjuangan demokrasi yang dilakukan aktivis 98 dengan keringat, darah, air mata dan nyawa,” tegas Rahmat.
Seharusnya, lanjut Rahmat, Fadli Zon mengungkap siapa pelaku peristiwa perkosaan massal yang melukai hati rakyat seluruh Indonesia.
“Pernyataan Fadli Zon bahwa peristiwa perkosaan massal itu cuma rumor, sama saja menyakiti hati rakyat, terutama keluarga korban serta mencederai rasa keadilan masyarakat,” tutur Rahmat.[]
Komentar