Info Massa – Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil mengkritik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Tangerang karena lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek yang beroperasi.
Menurut aktivis, lemahnya pengawasan ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kerusakan lingkungan, pelanggaran hak-hak masyarakat, dan penyalahgunaan sumber daya alam. Aktivis meminta agar DPMPTSP meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap proyek-proyek yang tidak mematuhi peraturan.
Selain itu, aktivis juga meminta transparansi dalam pengelolaan proyek dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Forum persatuan pemuda neglasari(FP2N) mengkritisi yang ke empat kali terkait lemahnya perizinan dan boboroknya pengawasan.
“Aksi kami yang berlulang-ulang karena tuntutan kami yang sampai hari ini tidak didengar oleh dinas DPMPTSP. Kami menuntut jika dinas tidak bisa mengawasi maka rakyat dan pemuda yang terjun langsung ke lapangan, “ucapnya Aktivis FP2N, Thoriq Arfansyah, di depan Gedung DPMPTSP Kota Tangerang, Kamis 22/05.
Belum lagi, lanjut Thoriq, banyaknya perusahaan di daerah neglasari banyak yang mengalih fungsikan pergudangan menjadi produksi, dan pabrik yang tidak mengantongi izin.
“Pembangunan yang mengabaikan hukum dan merusak lingkungan bukan sekadar pelanggaran administratif. Tapi bentuk nyata pengkhianatan terhadap keadilan ekologis,” tegas Thoriq.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPMPTSP Kota tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan Forum persatuan pemuda neglasari dengan alesan dinas luar. []
Komentar