PSG Ukir Sejarah Juara Liga Champion Pertama | Tanah Dirampas, Petani Penggarap Di Jambi Tuntut Bhakrie Group Kembalikan Haknya | Andra Soni Terendah Dalam Tingkat Kepuasan 100 Hari Kerja Gubernur di Pulau Jawa | Pemuda Cisadane Timur Baru Terbentuk Serukan Lingkungan Sehat Lintas Daerah | 100 Narapidana Hukuman Tinggi Diterbangkan Ke Nusakambangan Karena Berulah |

Tangerang Raya

Beranda / Tangerang Raya / Dugaan Langgar Aturan, PT. TUM dan BLP Hadiri Hearing DPRD Kab. Tangerang

Dugaan Langgar Aturan, PT. TUM dan BLP Hadiri Hearing DPRD Kab. Tangerang

Oleh Admin • 31/03/2021 • 214

Kab. Tangerang – Diduga melakukan pelanggaran terhadap aturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, PT. Tanjung Unggul Mandiri (TUM) dan PT Bangun Laksana Persada (BLP) Agung Intiland menghadiri rapat hearing yang digelar oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Rabu 31 Maret 2021.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Aditya Wijaya, mengatakan pertemuan tersebut kali kedua dilakukan pihaknya. Hal tersebut guna meminta keterangan aktivitas komersil PT TUM dan Agung Intiland mencocokan data perizinan yang dikantongi sesuai regulasi daerah yang berlaku.

Pertama, persoalan Agung Intiland, Adit menjelaskan, pengakuan terbaru dari pihak perusahaan baru sekitar 40 persen lahan yang dijalankan kegiatan progress pembangunannya terhadap izin lokasi yang di kantonginya itu hampir dua tahun dari Pemkab Tangerang.

“Izin lokasi Agung Intiland kan masa berlaku nya sampai tahun 2022 artinya hanya satu tahun lagi. Walau progress pembangunan nya ada, kan kita tekankan harus mengikuti aturan yang berlaku. Pokoknya kita tanjau dan hasilnya sampaikan ke pemerintah Daerah,” ujar Adit.

Kedua soal PT TUM, Politisi asal Demokrat menyebut lokasi aktivitas komersil bidang pertenakan itu diduga melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Tangerang. Kemudian juga mengenai aroma bau yang tengah dipersoalkan warga setempat.

Baca juga: Bantaran Sungai Di Fungsikan Untuk Tempat Limbah Plastik, Ini Penjelasannya ?

“Hanya saja masalah aroma bau gak begitu pelik karena yang jadi catatan PT TUM harus menyesuaikan RTRW yang terbaru. Tapi tetap kita soroti persoalan dampak lingkungan nya,” ucap Adit.

“Harus ada relokasi dari pemerintah daerah kita akan dorong itu dimana yang sudah sesuai peruntukannya. Kalau nanya dimana lokasi nya, itu kewenangan pemerintah daerah karena sudah menyangkut teknis,” sambungnya.

Sementara itu, Muhammad Arifin perwakilan PT BLP Agung Intiland mengatakan kehadiran pihaknya lantaran kepentingan penyampaian progress pembangunan sesuai data perizinan. Kemudian, kata dia akan mengarah kepada pemaparan master plan.

“Sebagian progress pembangunan sudah ada 50 persen tapi hitungan secara global baru 40 persen dari izin lokasi yang dimiliki,” ujar Arifin.

Arifin menambahkan, bahwa pihaknya mengikuti arahan aturan yang sesuai dari pemerintah daerah. “Kalau memang di bilang belum sesuai atau butuh percepatan (pembangunan) kita ikutin. Yang jelas kami memaparkan kondisi kami, dan pihak DPRD sama dinas terkait menyampaikan regulasi yang berlaku,” tuturnya.

Selanjutnya Manajemen PT TUM, Akbar, mengatakan bahwa aktivitas perusahaannya tidak memiliki penyimpangan administrsi alias lengkap perizinannya. Ia mengklaim tidak terjadi masalah dengan aturan RTRW, hanya menyangkut lingkungan sekitar.

“Untuk perizinan tidak masalah. Kalo yang lain-lain tinggal hubungan dengan masyarakat sekitar. Dan urusan tata ruang juga saat ini tidak ada masalah,” kata Akbar.