Info Massa – Program Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui pemerintah kecamatan menjelang Ramadan mulai menjadi sorotan kalangan aktivis. Selain adanya indikasi praktik jual beli kupon di tingkat desa, transparansi pengelolaan dana dari hasil penjualan paket sembako dalam program tersebut juga dipertanyakan.
Program yang digagas pemerintah daerah itu menjual paket sembako bersubsidi berisi sejumlah komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu kepada masyarakat. Paket tersebut dijual dengan harga sekitar Rp41 ribu per paket menggunakan kupon yang dibagikan melalui pemerintah desa atau kelurahan.
Namun berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Aktivis Jaringan Rakyat Peduli (JRP), Sandi, menyebut adanya dugaan penyimpangan dalam distribusi kupon.
“Informasi yang kami terima di lapangan, masyarakat membeli paket sembako sekitar Rp41 ribu menggunakan kupon. Namun di beberapa desa kami mendapati adanya dugaan kupon tersebut diperjualbelikan hingga Rp50 ribu. Hal ini tentu sangat disayangkan apabila benar terjadi, karena program yang seharusnya membantu masyarakat justru berpotensi dimanfaatkan oleh oknum,” kata Sandi kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, temuan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut, namun hal itu menunjukkan adanya potensi celah dalam mekanisme distribusi kupon di tingkat bawah.
Selain dugaan permainan kupon, Sandi juga menyoroti skema pelaksanaan program yang dilakukan langsung oleh pemerintah melalui kecamatan tanpa melibatkan pedagang pasar atau pelaku usaha lokal.
Ia menilai pola tersebut berpotensi berdampak terhadap aktivitas ekonomi pedagang kecil, terutama yang selama ini bergantung pada penjualan bahan pokok di pasar tradisional.
“Gerakan pangan murah memang bertujuan membantu masyarakat menjaga daya beli, terutama menjelang Ramadan. Namun jika penjualan dilakukan langsung oleh pemerintah tanpa melibatkan pedagang pasar, dikhawatirkan ada potensi pedagang kecil kehilangan pembeli,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan stabilisasi harga seharusnya tetap mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem perdagangan lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Sandi juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana dari hasil penjualan paket sembako dalam program tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka mengenai aliran dana hasil penjualan paket sembako serta sumber anggaran yang digunakan untuk menyediakan komoditas dalam program Gerakan Pangan Murah.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat menjelaskan secara transparan hasil penjualan paket sembako ini dialokasikan ke mana. Apakah masuk sebagai pendapatan daerah atau bagian dari mekanisme subsidi. Selain itu juga perlu dijelaskan sumber anggaran penyediaan paket sembako ini berasal dari mana, apakah dari APBD atau sumber lain,” kata Sandi.
Menurutnya, transparansi anggaran dan pengelolaan program penting agar kebijakan bantuan pangan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sandi juga menyinggung pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang sebelumnya menyampaikan bahwa kondisi pangan nasional dalam keadaan aman.
Ia menyebut produksi beras nasional disebut berada di atas tingkat konsumsi. Produksi beras nasional diperkirakan berkisar 2,6 hingga 5,7 juta ton per bulan, sementara konsumsi rata-rata sekitar 2,59 juta ton per bulan.
Total ketersediaan beras nasional bahkan disebut mencapai sekitar 27,99 juta ton, yang berasal dari stok pemerintah melalui Perum Bulog, stok masyarakat, serta padi siap panen.
Namun menurut Sandi, kondisi stok nasional yang dinyatakan aman belum tentu sepenuhnya tercermin di tingkat daerah, terutama terkait harga dan distribusi pangan.
“Jika stok nasional benar-benar melimpah, idealnya harga di pasar relatif stabil tanpa banyak intervensi. Fakta bahwa pemerintah daerah masih menggelar program pangan murah menunjukkan persoalan pangan tidak hanya soal stok, tetapi juga distribusi dan stabilisasi harga di lapangan,” ujarnya.
Sandi berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi kupon serta memperkuat pengawasan agar program tersebut tidak menimbulkan celah penyimpangan.
Ia juga mendorong agar data penerima manfaat dibuka secara transparan sehingga program Gerakan Pangan Murah benar-benar tepat sasaran.
“Program ini pada dasarnya baik untuk membantu masyarakat, khususnya menjelang Ramadan. Namun pengawasan dan transparansi tetap penting agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan,” kata Sandi.[Hidayat]
