Info Massa – Kenaikan inflasi Kota Tangerang yang mencapai 4,64 persen pada Februari 2026 patut dibaca lebih kritis dari sekadar angka statistik. Pemerintah memang menyebut angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Provinsi Banten yang mencapai sekitar 5,7 persen. Namun, ukuran “lebih rendah” tidak otomatis berarti lebih aman bagi masyarakat. Bagi warga kelas menengah ke bawah, inflasi bukan sekadar data, tetapi kenaikan nyata pada harga kebutuhan pokok yang langsung menekan dapur rumah tangga.
Pemerintah Kota Tangerang menjelaskan bahwa kenaikan inflasi dipengaruhi oleh ketidakpastian cuaca, meningkatnya permintaan selama Ramadan, dan dampak perayaan Imlek. Penjelasan tersebut memang lazim dalam narasi ekonomi makro. Namun jika ditelaah lebih dalam, alasan tersebut justru menunjukkan ketiadaan langkah antisipatif yang sistematis. Fenomena kenaikan permintaan pada Ramadan adalah siklus tahunan yang sangat bisa diprediksi, sehingga lonjakan harga yang signifikan seharusnya dapat dikelola lebih awal melalui kebijakan stabilisasi pasokan dan distribusi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi didominasi oleh pangan dasar, seperti bayam yang melonjak hingga 70,76 persen, bawang merah 19,61 persen, serta daging ayam ras 5,28 persen. Ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi tidak terjadi pada barang tersier, melainkan pada kebutuhan primer masyarakat. Ketika komoditas pangan melonjak, dampaknya bukan hanya pada daya beli, tetapi juga pada ketahanan pangan rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Narasi pemerintah yang menekankan bahwa inflasi Kota Tangerang masih “terendah di Banten” juga perlu dipertanyakan secara substansial. Perbandingan regional sering kali digunakan sebagai legitimasi kinerja, padahal yang lebih relevan adalah bagaimana inflasi tersebut dirasakan oleh masyarakat di tingkat pasar tradisional, warung, dan rumah tangga. Jika harga sayur, bawang, dan daging terus naik, maka klaim stabilitas inflasi menjadi kurang bermakna dalam realitas ekonomi sehari-hari.
Program intervensi seperti Gampang Sembako Ramadan tentu patut diapresiasi sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Namun program tersebut sering kali bersifat jangka pendek dan karitatif, bukan solusi struktural. Tanpa perbaikan sistem distribusi pangan, penguatan cadangan logistik daerah, serta pengawasan rantai pasok dari produsen hingga pasar, program semacam ini berisiko hanya menjadi respons temporer terhadap masalah yang berulang setiap tahun.
Lebih jauh, pemerintah daerah perlu melihat inflasi tidak semata sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai indikator ketahanan sosial. Ketika harga pangan meningkat sementara pendapatan masyarakat tidak bertambah, maka yang terjadi adalah penurunan kualitas hidup secara perlahan. Masyarakat dipaksa menyesuaikan konsumsi, mengurangi kebutuhan gizi, bahkan menunda kebutuhan dasar lainnya.
Oleh karena itu, momentum kenaikan inflasi ini seharusnya menjadi alarm kebijakan bagi Pemerintah Kota Tangerang. Stabilitas harga tidak cukup dijaga dengan operasi pasar atau program sembako murah sesaat. Dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif, seperti penguatan produksi pangan lokal, efisiensi distribusi antarwilayah, serta sistem monitoring harga yang lebih responsif.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak boleh diukur hanya dari angka statistik yang terlihat stabil, tetapi dari seberapa ringan masyarakat menjalani kehidupan ekonominya. Jika dapur rakyat masih terasa semakin mahal setiap bulan, maka klaim stabilitas inflasi patut dipertanyakan kembali.
Komentar