Info Massa — Program megah Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memperlihatkan celah manajemen yang mengkhawatirkan di tingkat tapak. Di saat pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta memamerkan angka pencairan fantastis hingga triliunan rupiah, puluhan dapur penyedia makanan di daerah justru harus “mati suri” akibat kehabisan napas finansial.
Di Kabupaten Tangerang, sebanyak 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG dilaporkan resmi menghentikan sementara operasional mereka sejak pekan ini. Penyebabnya klasik: dana operasional yang menjadi hak mereka tak kunjung cair.
“Distop karena anggaran belum turun, ada 62 SPPG,” aku Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, Kamis (11/6).
Mogoknya 62 dapur ini jelas bukan angka yang kecil. Meski Priyo berdalih mayoritas dari total 295 SPPG di Tangerang masih bertahan untuk melayani sekitar 700 ribu penerima manfaat, macetnya pasokan dana ini menjadi sinyal merah atas kesiapan logistik program nasional tersebut.
Kondisi rill di lapangan ini berbanding terbalik 180 derajat dengan pernyataan bernada defensif yang dilemparkan oleh petinggi BGN di Jakarta.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, justru buru-buru melabeli kabar tersendatnya dana MBG sebagai kabar bohong. Usai dilantik di Istana Merdeka pada Senin (8/6), Nanik mengeklaim bahwa proses transfer dana sudah berjalan bertahap sejak Jumat (5/6) lalu.
“Sebagian dari hoaks. Semua (anggaran MBG) sudah dicairkan dari mulai Jumat,” cetus Nanik seraya menambahkan adanya laporan pencairan dana jumbo sebesar Rp5 triliun pada awal pekan ini.
Senada dengan Nanik, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari ikut menepis kekhawatiran dengan menyebutkan dana untuk 27 SPPG yang sempat bermasalah sudah masuk ke rekening masing-masing.
Pertanyaannya kemudian: Jika Rp5 triliun sudah digelontorkan dari pusat, mengapa 62 dapur di Kabupaten Tangerang masih harus gigit jari hingga terpaksa berhenti mengepul? Mengapa ada jeda waktu dan sumbatan birokrasi yang begitu kontras antara Jakarta dan wilayah penyangga ibu kota?
Nanik hanya berkilah bahwa karut-marut ini hanyalah persoalan sepele. “Jadi tidak ada masalah, masalah teknis saja,” ujarnya enteng.
Namun bagi puluhan dapur yang harus menanggung beban operasional harian, kata “teknis” adalah taruhan bagi kelangsungan pemenuhan gizi anak-anak di daerah.
Masalah dana ternyata bukan satu-satunya kerikil dalam sepatu program MBG. Berhentinya puluhan dapur ini juga membuka tabir masalah lain yang tak kalah krusial: aspek kesehatan dan standardisasi makanan.
Priyo Basuki membeberkan bahwa hingga saat ini, mayoritas dapur MBG di Kabupaten Tangerang rupanya belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari total ratusan dapur yang beroperasi massal melayani ratusan ribu anak, proses sertifikasi kelayakan tersebut baru menyentuh angka 40 persen.
Artinya, ada 60 persen dapur yang selama ini memproduksi makanan massal tanpa sertifikasi standar higienitas yang sah. Sebuah risiko besar bagi kesehatan publik yang telanjur berjalan di bawah payung program strategis nasional.
Ketika ditanya apakah mandeknya operasional di daerah ini ada kaitannya dengan riak politik atau pergantian pimpinan di tingkat pusat, pihak BGN daerah memilih bungkam dan enggan berspekulasi lebih jauh.
Satu hal yang pasti, klaim kesuksesan di atas kertas dan podium Istana tidak akan pernah mengenyangkan perut penerima manfaat di daerah jika manajemen logistik dan birokrasi anggaran BGN masih berjalan meraba-raba di lapangan. []
