Info Massa – Muammar khadafi adalah salah satu figur paling paradoks dalam sejarah modern Afrika dan Timur Tengah. Bagi Barat, ia adalah tiran eksentrik yang pantas digulingkan. Bagi sebagian dunia Selatan, ia simbol perlawanan terhadap imperialisme. Bagi rakyat Libya sendiri, ia adalah pemimpin yang memberi kesejahteraan sekaligus merampas kebebasan. Namun, satu fakta tak terbantahkan: setelah Khadafi tumbang, Libya tidak menjadi lebih baik, justru hancur berantakan.
Ketika Khadafi berkuasa pada 1969, Libya adalah negara kaya minyak dengan rakyat miskin. Kekayaan negeri itu mengalir ke perusahaan asing dan elite lama yang bersekutu dengan Barat. Khadafi datang sebagai pengoreksi keadaan. Ia menasionalisasi minyak, memutus ketergantungan ekonomi, dan menyalurkan hasil sumber daya alam untuk kepentingan publik. Di bawah pemerintahannya, Libya menikmati pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, subsidi perumahan, dan standar hidup yang termasuk tertinggi di Afrika. Untuk ukuran banyak negara berkembang, ini bukan prestasi kecil.
Namun dosa terbesar Khadafi bukanlah kebijakan domestiknya, melainkan keberaniannya menantang tatanan global. Ia menolak tunduk pada blok Barat maupun Timur, mengkritik dominasi dolar, dan mendorong gagasan mata uang Afrika berbasis emas untuk mengurangi ketergantungan benua itu pada sistem keuangan Barat. Pada titik inilah ia bukan sekadar pemimpin nasional, melainkan ancaman geopolitik. Bukan kebetulan bahwa begitu wacana ini menguat, dunia Barat mulai melihatnya sebagai target yang harus disingkirkan.
Arab Spring 2011 menjadi panggung kejatuhannya. Atas nama “melindungi warga sipil”, NATO membombardir Libya dan mempercepat runtuhnya rezim Khadafi. Adegan terakhir hidupnya; diseret, dipukuli, dan dibunuh di jalanan menjadi simbol barbarisme politik modern. Namun tragedi sesungguhnya bukan kematiannya, melainkan nasib Libya setelah itu. Negara yang dulu relatif stabil berubah menjadi ladang perang tanpa akhir. Milisi bersenjata berkuasa, institusi negara runtuh, perdagangan manusia bangkit kembali, dan minyak Libya menjadi rebutan pihak-pihak asing serta kelompok bersenjata lokal.
Di sinilah ironi pahit muncul: dunia menghancurkan seorang diktator dengan dalih demokrasi, tetapi melahirkan kekacauan yang jauh lebih mematikan. Jika tujuan intervensi adalah kebebasan dan kemanusiaan, hasilnya justru kebalikan, dimana lebih banyak kekerasan, lebih sedikit keamanan, dan lebih dalamnya penderitaan rakyat.
Tentu, Khadafi bukan malaikat. Ia otoriter, represif terhadap oposisi, dan membangun kekuasaan yang sangat personalistik. Banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi di bawah rezimnya, termasuk pembantaian tahanan politik. Mengagungkannya tanpa kritik adalah kebutaan sejarah. Tetapi menyederhanakannya sebagai “diktator gila” juga tidak jujur secara intelektual. Ia adalah pemimpin keras yang menjaga stabilitas melalui tangan besi dan ketika tangan itu dipatahkan, negara ikut hancur.
Pelajaran terbesar dari Libya bukan soal membela atau mengutuk Khadafi, melainkan tentang bahaya “demokrasi impor” yang dipaksakan dengan bom. Menggulingkan rezim tanpa membangun institusi negara yang kuat hanyalah resep kekacauan. Libya membuktikan bahwa stabilitas yang tidak demokratis sering kali lebih baik daripada demokrasi yang tidak stabil.
Pada akhirnya, Khadafi mungkin bukan pahlawan. Tetapi ia jelas bukan sekadar penjahat yang pantas dilenyapkan. Ia adalah cermin dari dunia yang munafik: mengklaim membela kebebasan, tetapi menghancurkan negara yang berani melawan hegemoni.
Dan sampai hari ini, rakyat Libya masih membayar harga dari keputusan itu.[]
