Info Massa – Aroma tak sedap terkait dugaan pengondisian proyek di sejumlah dinas Pemerintah Kota Tangerang kian menguat. Isu adanya pengaturan hingga pembagian jatah proyek oleh pihak tertentu yang disebut sebagai “tangan kuat penguasa” memunculkan keresahan di kalangan internal birokrasi maupun pelaku usaha konstruksi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media dari salah satu narasumber yang enggan disebutkan namannya pada Jumat (10/4), praktik pengondisian proyek disebut telah terjadi secara masif di berbagai dinas.
“Ngeri dengan kondisi sekarang. Banyak proyek di dinas-dinas Pemkot Tangerang sudah dikondisikan, diatur dan dibagi-bagi oleh tangan penguasa, anggota kerajaan,” sebutnya.
Meski tidak menyebut nama atau pihak tertentu secara spesifik, sumber tersebut menegaskan bahwa kondisi ini berdampak luas terhadap iklim kerja di lingkungan pemerintahan.
Ia menambahkan bahwa situasi tersebut memicu rasa tidak nyaman dan tekanan di kalangan pejabat dinas.
“Menurut informasi yang saya dapat, beberapa kepala dinas merasa tertekan dan nggak nyaman dengan keadaan sekarang. Bahkan ada beberapa pejabat dinas yang dikorbankan dan digeser. Termasuk dari beberapa kontraktor yang ada di Kota Tangerang. Mereka merasa diintervensi dan diperlakukan tidak adil oleh tangan-tangan kuat anggota kerajaan,” sambung sumber.
Lebih lanjut, ia mengakui bahwa dugaan tersebut tidak mudah dibuktikan secara langsung. Namun, menurutnya terdapat pola yang bisa ditelusuri untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Sulit untuk dibuktikan karena memang nggak ada bukti hitam di atas putih. Atau bukti rekaman telepon dari orang kuat ke pejabat dinas. Tapi bisa dicek kok, dari kontraktor-kontraktor yang berasal dari Depok, Bandung, Jakarta dan lain-lain itu ditanya. Mereka yang bawa siapa?” lanjut sumber.
Ia juga menyoroti adanya dugaan ketimpangan distribusi proyek, di mana sejumlah kontraktor disebut memperoleh banyak paket pekerjaan.
“Dari ribuan proyek yang ada di Kota Tangerang, ditengarai ada kontraktor yang mendapat puluhan proyek. Rata-rata mereka itu saya duga udah dikondisikan biar menang tender atau dapat PL,” imbuhnya.
Sementara itu, seorang pengusaha kontraktor yang tidak ingin disebutkan identitasnya turut mengungkapkan adanya indikasi intervensi dalam sistem pengadaan proyek.
“Biarpun sekarang katanya pakai LPSE dan e katalog, tetap aja di situ ada ruang kosong yang diduga bisa untuk mengatur siapa-siapa yang akan dimenangkan. Ini monopoli proyek sekaligus praktek KKN yang harus ditindak sesuai aturan. Pasti di situ ada unsur gratifikasi, suap dan lain-lain pelanggaran,” ungkapnya.
Ia berharap adanya langkah tegas dari Pemerintah Kota Tangerang untuk menutup celah praktik-praktik tersebut serta memperkuat transparansi dalam tata kelola proyek.[]
