Nobar Timnas Indonesia U-23 Dikediaman Walikota Tangerang Diramaikan Penonton | Garda Indonesia Sesalkan FGD Kemenhub Adu Domba Ojol | Kondisi Pasar Anyar Masih Semrawut, Tidak Berpihak Pada Pedagang Kecil | IPW Rekomendasi Polri Agar Pengguna Narkoba Direhabilitasi, Jangan Ditangkap | Pemkot Tangerang Mulai Lakukan Penertiban Kabel Udara di Jalan Lio Baru Batuceper |

Megapolitan

Beranda / Megapolitan / Kondisi Pasar Anyar Masih Semrawut, Tidak Berpihak Pada Pedagang Kecil

Kondisi Pasar Anyar Masih Semrawut, Tidak Berpihak Pada Pedagang Kecil

Oleh Fiqri • 25/07/2025 •

Situasi Pasar Anyar Kota Tangerang pada malam hari. (Foto: infomassa/Fiqri).

Info Massa – Pasar Anyar yang dikenal sebagai ikon Kota Tangerang kini justru menjadi cerminan kegagalan tata kelola ruang ekonomi publik.

Kondisi semrawut, ketidaktertiban, dan padatnya pedagang yang berjualan di bahu jalan tidak lagi dapat dilihat sebagai sekadar masalah teknis, melainkan kegagalan struktural dari pemerintah daerah, khususnya PD. Pasar maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang.

“Kami bukan tidak mau tertib, tapi kami tidak difasilitasi tempat oleh Disperindag. Kami hanya ingin mencari nafkah tanpa harus dikejar-kejar petugas,” ucap salah seorang pedagang saat dijumpai pada kamis 24 juli 2025.

Keluhan tidak hanya datang dari pedagang. Seorang konsumen, warga Kota Tangerang yang rutin berbelanja di Pasar Anyar, turut menyampaikan keprihatinannya.

“Sangat ironis, pasar sebesar ini yang katanya dibanggakan sebagai pusat ekonomi rakyat, tapi pengelolaannya amburadul,” tegas Edo.

Baca juga: Nobar Timnas Indonesia U-23 Dikediaman Walikota Tangerang Diramaikan Penonton

Menanggapi hal itu, pemerhati sosial, Thoriq Arfansyah menilai dengan demikian maka para pembeli di Pasar Anyar tidak nyaman. Pasalnya, harus belanja di tengah lalu lintas dan tumpukan sampah.

Kondisi ini, kata Thoriq, merupakan bentuk pengabaian terhadap hak konstitusional rakyat, khususnya Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Ketidakhadiran kebijakan berbasis keadilan sosial menunjukkan bahwa pemerintah belum hadir secara substantif dalam mengelola ruang publik secara adil, aman, dan manusiawi,” tuturnya.

Mahasiswa Fakultas Hukum Unpam itu menambahkan bahwa Pembangunan pasar yang setengah jadi, relokasi tanpa kejelasan, hingga lemahnya pengawasan menunjukkan adanya mal administrasi dalam perencanaan tata ruang dan pelayanan publik.

Menurutnya, penertiban yang hanya mengedepankan pendekatan represif tanpa solusi struktural justru memperkuat ketimpangan dan memperburuk nasib rakyat kecil.

Baca juga: Garda Indonesia Sesalkan FGD Kemenhub Adu Domba Ojol

“Pasar Anyar seharusnya menjadi wajah keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan, bukan menjadi simbol dari kebijakan yang setengah hati,” ujar Thoriq. []