Info Massa – Dugaan pungutan dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tangerang terus bergulir.
Meski pimpinan Kemenag membantah adanya praktik pungutan liar, muncul dokumen edaran internal yang justru memperkuat indikasi adanya “uang wasilah”.
Kasubag Tata Usaha Kemenag Kota Tangerang, Saparudin, yang saat isu ini mencuat sedang menunaikan ibadah umrah, menegaskan bahwa semua proses berjalan sesuai aturan.
“Kami pastikan tidak ada pungutan seperti yang diberitakan. Semua proses berjalan sesuai prosedur resmi,” tegas Saparudin, Jumat (26/9/2025).
Senada, Haji Abdurrahman, Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Tangerang, menyatakan pihaknya siap menindak jika ada praktik pungli.
“Jika ada temuan pungutan liar di madrasah maupun pesantren, laporkan ke kami. Kami siap melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Haji Abdurrahman.
Namun, pernyataan itu berlawanan dengan informasi yang beredar di kalangan internal penyuluh agama. Sebuah rilis (edaran) menyebutkan adanya kewajiban “uang wasilah” bagi peserta PPPK yang lulus, dengan nominal Rp1,2 juta hingga Rp1,8 juta per orang.
Dana ini disebut sebagai “ucapan terima kasih” kepada sejumlah pihak di Kemenag Kota Tangerang, mulai dari Unit Pengelola (UP), Bimas, pimpinan, hingga Kabag TU.
Dugaan Jalur Aliran Uang
Informasi yang dihimpun menyebut bahwa praktik “uang wasilah” dijalankan melalui Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI).
“Forum ini menjadi perantara karena beranggotakan penyuluh non-PNS yang dekat dengan struktur Kemenag, sehingga memudahkan mobilisasi dana tanpa langsung menyeret nama pejabat aktif,” ungkap salah satu aktivis Tangerang, Thorik Arfansyah, Jum’at (26/9).
Lanjut Thorik menuturkan skema yang diduga berjalan dimana Peserta PPPK lulus mendapat arahan informal terkait kewajiban memberikan kontribusi.
“FKPAI menjadi pengumpul dana dengan dalih “ucapan terima kasih dan biaya tambahan pelantikan.” kata Thorik kerap disapa Doyok.
“Dana kemudian diduga didistribusikan kepada beberapa pihak yang disebut dalam liris, mulai dari Kabag TU, analisis/penyuluh, hingga pejabat terkait di Kemenag,” jelas Thorik.
Motif dan Pihak yang Diuntungkan
Motif utama praktik ini diduga adalah mencari keuntungan finansial dari momentum penerimaan PPPK. Nilai yang terhimpun tidak kecil: jika ada ratusan peserta lulus, angka miliaran rupiah bisa berputar.
Menurut Thorik, FKPAI berperan sebagai tameng agar Kemenag bisa mengklaim tidak terlibat langsung.
“Oknum pejabat di lingkungan Kemenag diduga ikut diuntungkan karena namanya tercantum dalam liris penerima “ucapan terima kasih.” lanjutnya.
Publik Ragukan Bantahan Kemenag
Dengan munculnya bukti edaran dan testimoni peserta, publik mempertanyakan klaim Kemenag bahwa institusi sama sekali tidak mengetahui adanya pungutan.
“Sulit dipercaya jika Kemenag tidak tahu, apalagi disebutkan dalam liris bahwa dana ini juga dialokasikan untuk Kabag TU dan pejabat internal. Artinya, ada keterlibatan lebih dari sekadar FKPAI,” ujar Thorik.
Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan internal Kemenag sekaligus membuka perdebatan: apakah klarifikasi yang disampaikan pimpinan hanya sekadar upaya “cuci tangan”, sementara praktik di lapangan berjalan rapi dengan skema yang sistematis.
“Hingga kini, publik masih menunggu langkah nyata Kemenag Kota Tangerang. Investigasi internal yang transparan dan penindakan tegas terhadap oknum dianggap menjadi ujian serius atas integritas lembaga keagamaan ini,” pungkasnya.[]
Komentar