Info Massa – Nama Ira Puspadewi tidak asing di lingkaran BUMN. Ia sering muncul dalam berbagai forum internasional, berbicara tentang transformasi layanan publik, digitalisasi tiket, hingga standar keselamatan penyeberangan. Di bawah kepemimpinannya sebagai Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), perusahaan pelat merah ini menyebut diri sedang berada di masa “reformasi operasional terbesar sejak didirikan”.
Namun kurun satu dekade perjalanan profesional yang tampak kokoh itu runtuh ketika akuisisi PT Jembatan Nusantara yang awalnya dibungkus sebagai strategi ekspansi bisnis kemudian dibuka kembali oleh penyidik lembaga antikorupsi. Pada November 2025, Ira divonis 4,5 tahun penjara. Bagi sebagian orang, itu bukan sekadar akhir karier, tetapi paradoks bagi citra seorang profesional perempuan yang dikenal progresif.
Untuk memahami konteks itu, rekam jejak Ira harus dilihat secara runtut: dari latar pendidikan, karier internasional, perannya dalam BUMN, hingga persinggungannya dengan struktur tata kelola perusahaan negara.
Ira menempuh pendidikan sarjana di Universitas Brawijaya. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di Asian Institute of Management (Filipina), sebuah institusi yang dikenal menekankan manajemen berbasis analisis data dan pengambilan keputusan strategis. Pada 2018, ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Indonesia.
Pendidikan ini menjadi fondasi intelektual yang membentuk gaya kepemimpinannya: kombinasi antara teknokratis, berorientasi sistem, dan percaya pada digitalisasi sebagai kunci modernisasi BUMN.
Ira masuk ke GAP Inc., dengan menghabiskan waktu delapan tahun berkarier di luar negeri untuk mengelola struktur operasional kawasan Asia-Pasifik. Sebuah tugas yang membutuhkan pemahaman kuat terhadap rantai pasok, standar layanan, dan manajemen risiko.
Pengalaman ini kemudian menjadi modal besar ketika ia kembali ke Indonesia dan mulai masuk ke lingkaran BUMN. Banyak kebijakan transformasi ASDP pada masa jabatannya terlihat merupakan adaptasi pola manajemen privat yang ia pelajari di industri ritel global: efisiensi operasional, sistem pemesanan digital, dan reorganisasi internal.
Tahun 2014, Ira mulai bekerja di BUMN lewat PT Sarinah (Persero), kemudian pindah ke PT Pos Indonesia sebagai direktur yang membawahi aspek ritel dan jaringan.
Di lingkungan BUMN yang birokratis dan penuh tekanan politik, figur seperti Ira dengan pengalaman global dan orientasi modern sering dianggap sebagai “oksigen baru”. Kombinasi pengalaman internasional dan kemampuan membangun narasi transformasi membuatnya dilirik Kementerian BUMN.
Pada akhir 2017, ia ditunjuk sebagai Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, dimana sebuah posisi yang memiliki implikasi strategis nasional karena ASDP mengelola salah satu moda transportasi paling vital bagi konektivitas antarwilayah.
Selama kepemimpinannya, ASDP menjalankan sejumlah proyek transformasi besar:
1. Digitalisasi tiket melalui platform Ferizy (2020)
Salah satu perubahan paling dikenang adalah peluncuran Ferizy: sistem pemesanan tiket daring yang diwajibkan di pelabuhan-pelabuhan utama. Ini menjadi titik balik penting karena sebelumnya antrean manual kerap menyebabkan penumpukan, terutama pada puncak arus mudik.
Layaknya kebijakan berbasis teknologi, Ferizy menuai pujian dan kritik. Ia dianggap memperbaiki transparansi dan mengurangi praktik pungutan liar. Namun banyak pengguna mengeluhkan sistem yang sering tidak stabil, terutama saat trafik tinggi.
2. Peningkatan performa keuangan
Pada 2021–2023, ASDP mengklaim mencetak pertumbuhan pendapatan dan laba bersih tertinggi dalam sejarah perusahaan. Data internal menunjukkan laba bersih mencapai lebih dari Rp600 miliar pada 2023. Ini menjadi salah satu argumentasi pembelaan ketika kasus korupsi mulai disidik: keputusan bisnis, kata mereka, menghasilkan kinerja yang signifikan.
Namun performa keuangan tinggi tidak serta merta menutupi potensi kegagalan tata kelola di baliknya persis yang menjadi sorotan penegak hukum.
Kasus hukum yang menjerat Ira bermula dari akuisisi PT Jembatan Nusantara, perusahaan yang memiliki puluhan kapal dan lintasan penyeberangan. Akuisisi ini disebut sebagai strategi ekspansi ASDP. Tetapi KPK menduga terdapat kejanggalan nilai transaksi, penilaian aset, dan prosedur pengambilan keputusan.
Pengadilan menilai sebagian proses manajerial tidak mengikuti prinsip kehati-hatian atau good corporate governance. Kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari satu triliun rupiah.
Dalam persidangan, pembelaan Ira bertumpu pada “business judgment rule“, sebuah argumen bahwa keputusan bisnis yang salah tidak otomatis menjadi tindakan pidana selama diambil dengan itikad baik dan sesuai analisis kelayakan. Dua hakim menolak argumentasi itu, sementara satu hakim menyatakan dissenting opinion dan menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara pada November 2025.
Kini kisah Ira Puspadewi menggambarkan ironi banyak pemimpin BUMN modern: mereka didorong untuk berpikir ekspansif, mengejar laba, menciptakan inovasi, dan bersaing layaknya korporasi privat, tetapi tetap terikat sistem pengawasan publik yang ketat.
Dalam ruang semacam itulah, kesalahan perhitungan, kekosongan pengawasan internal, atau kelalaian prosedural dapat menjadi pintu masuk bagi persoalan hukum. Perjalanan Ira menunjukkan bagaimana transformasi yang ambisius tidak bisa berdiri tanpa integritas kelembagaan.
Profil Ira Puspadewi adalah kisah tentang ambisi modernisasi, keberhasilan awal, dan kejatuhan dalam pusaran masalah tata kelola. Ia mencerminkan wajah BUMN Indonesia hari ini: berada di persimpangan antara inovasi, tuntutan profit, dan regulasi publik yang ketat.
Bagi sebagian orang, Ira adalah simbol kemajuan; bagi sebagian lain, ia adalah contoh bahwa setiap keputusan bisnis besar di institusi publik selalu mengandung risiko politik dan hukum yang tidak kecil. Apa pun itu, jejaknya akan selalu menjadi bab penting dalam perjalanan governance BUMN era modern.[]
Komentar