Info Massa – Forum Petani Sawit menyatakan keresahan atas adanya penunjukkan klaim kawasan hutan sehingga membuat aktivitas pertanian bahkan hunian masyarakat menjadi terancam.
Keresahan konflik lahan yang dipicu atas lahirnya penunjukkan kawasan hutan oleh pemerintah dituangkan para petani sawit, akademisi, hingga pakar pertanahan dalam sebuah FGD ‘Menakar Konflik Pansus Agraria Dalam Perspektif Klaim Kawasan Hutan’.
Ketua FGD, Abdul Azis mengatakan, begitu banyak konflik agraria yang menyasar pada kerugian masyarakat. Padahal secara kepemilikan lahan, masyakarat sudah memegang hak atas tanah berupa sertipikat yang juga merupakan produk negara.
Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar bagi Pansus Agraria yang dibentuk dan diisi oleh para anggota parlemen agar berpihak kepada masyarakat.
Sejauh ini, lanjut Azis, sejak lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) 5 pada 15 Januari 2025, sikap pemerintah terhadap rakyat yang lahannya masuk klaim kawasan hutan menjadi arogan bahkan represif.
“Ketika lahir perpres penunjukkan kawasan hutan, semuanya langsung gugur, diberangus gitu loh. Masyarakat trauma dan stress,” kata Azis di sela FGD, di IPB Convention Centre, 27/11.
Azis meminta kepada pihak-pihak negara yang terlibat dalam konflik agraria agar memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat yang bersentuhan langsung atas klaim kawasan hutan.
“Ini menjadi rekomendasi kepada pemerintah dan Pansus Agraria di DPR bahwa ini lah suara kami, mohon didengarkan dan dipertimbangkan lalu dijalankan di pansus itu,” tegas Azis.
Dalam kesempatan yang sama, akademisi sekaligus pejabat bank tanah, Yagus Sayudi, mengkritik bahwa penunjukkan lahan kawasan hutan harus merujuk pada kesejahteraan masyarakat.
Yagus menyatakan bahwa sejauh ini yang terjadi adalah masyarakat menjadi korban dari kebijakan penunjukkan kawasan hutan. Untuk itu, kata dia, Pansus Agraria DPR perlu menjadi garda terdepan agar pemerintah tidak sewenang-wenang melakukan tindakan pada rakyat.
“Inilah yang perlu juga di dalam pansus agraria, mengartikan, memahamkan kepada aparat penegak hukum bahwa keberadaan masyarakat di situ jangan saklek,” ungkap Yagus.
“Penetapan kawasan hutan itu kan harus sesuai dengan tahapan, perlu sosialisasi, kompromi dan sebagainya,” sambungnya. []
