Info Massa – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan membahas bencana di Sumatera dan Aceh. Sejumlah kritik menyasar ke Menteri terkait, Raja Juli Antoni.
Anggota DPR Fraksi Gerindra, Melati, menyoroti tindak lanjut pencabutan 18 PBPH seluas 526.144 hektare yang dilakukan Kementerian Kehutanan atas persetujuan presiden.
Meski begitu, lanjut Melati, bukan berarti tanggung jawab penuhada pada Presiden melainkan tetap di Kementerian Kehutanan.
“Pak Menteri inilah yang membantu presiden. Engga usah melibatkan persetujuan beliau. Presiden kan tidak tahu secara teknis,” tegas Melati ke Raja Juli di ruang rapat, Kamis 4 Desember 2025.
Menurut Melati, langkah teknis atas dasar persetujuan tidak bisa dibebankan kepada presiden.
“Jangan sampai bola panasnya dilempar ke pak presiden. Seolah presiden yang memiliki seluruh tanggung jawab,” cetus Melati.
Anggota DPR Komisi IV Rahmat Saleh turut mengungkit ada kisah menteri yang tidak sanggup menangani bencana. Ia berkaca pada Filipina di bawah kepemimpinan Ferdinand Macros.
“Tanggal 18 November itu, kabinetnya pak Ferdinand Macros di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentlemen dua menterinya, mengundurkan diri karena merasa, menganggap, tidak mampu mengatasi itu,” urai Rahmat Saleh.
Sementara Raja Juli Antoni menyatakan bahwa angka deforestasi hutan saat ini telah berkurang dari tahun lalu.
“Kondisi deforestasi hutan kita pada 2025, saya tegaskan sampai bulan September menurun sekitar 49.700 hektare dibanding tahun 2024 atau sekitar 23,01%. Kami akan ukur kembali di akhir Bulan Desember,” terang Raja Juli.
Dia menyampaikan data penurunan deforestasi hutan tersebut menyangkut tiga wilayah yang saat ini sedang mengalami bencana, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh.
“Di aceh menurun sebesar 10,4%. Di Sumut menyentuh angka 13,98%. Sementara di Sumbar sampai 14%. Jika dibandingkan dengan 2024,” kata Raja Juli.
Selain deforestasi hutan, Raja Juli menambahkan bencana besar di Sumatera-Aceh akibat cuaca ekstrem dan jebolnya Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Adanya siklus tropis senyar yang membuat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi. Juga karena bentuk geomorfologi DAS dan tentu karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA,” ujar Raja Juli. []
