Info Massa – Di tengah gejolak geopolitik global yang kian memanas, Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan via telepon dengan Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten, pada Kamis (11/6). Meski diplomasi ini dibungkus dengan narasi “hubungan baik” dan kedekatan historis, percakapan tersebut justru mengonfirmasi adanya pekerjaan rumah (PR) besar yang belum kunjung usai, terutama terkait mandeknya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) serta ancaman krisis energi di Selat Hormuz.
Kabar mengenai pembicaraan kedua kepala negara ini pertama kali mencuat melalui unggahan media sosial Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen. Dalam unggahan tersebut, Gerritsen menyebut keduanya sebagai “mitra sevisi di dunia yang berubah cepat”. Namun, di balik retorika diplomasi yang manis tersebut, ada tekanan riil yang sedang dihadapi Indonesia.
Salah satu sorotan utama dalam interaksi tersebut adalah kelanjutan pembahasan IEU-CEPA. Kerja sama ekonomi ini telah melewati belasan putaran perundingan selama bertahun-tahun, namun kerap terganjal oleh regulasi internal Uni Eropa yang dinilai diskriminatif terhadap beberapa komoditas unggulan Indonesia, salah satunya kelapa sawit.
Langkah Presiden Prabowo mendekati Belanda—sebagai salah satu motor penggerak ekonomi di Uni Eropa—menunjukkan adanya upaya melunasi kebuntuan tersebut. Namun, publik patut bersikap kritis: apakah komunikasi bilateral ini mampu mendobrak proteksionisme Eropa, atau sekadar menjadi pengulangan komitmen di atas kertas tanpa hasil konkret yang menguntungkan neraca perdagangan nasional?
Hal lain yang tak kalah krusial adalah masuknya isu keamanan Selat Hormuz dalam agenda pembicaraan. Selat Hormuz merupakan jalur urat nadi logistik dan minyak mentah dunia. Ketegangan yang terjadi di kawasan tersebut berpotensi besar memicu lonjakan harga minyak dunia, yang secara langsung akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia melalui membengkaknya subsidi energi.
Bagi Indonesia, stabilitas di Selat Hormuz bukan sekadar urusan solidaritas global, melainkan jangkar ketahanan energi domestik. Pembahasan isu ini dengan Belanda mengindikasikan bahwa situasi di jalur laut kritis tersebut sudah masuk dalam level kedaruratan yang dapat mengancam ekonomi nasional jika tidak diantisipasi lewat jalur diplomasi proaktif.
Hubungan akrab antara Indonesia dan Belanda memang sempat dipamerkan saat lawatan Prabowo ke Den Haag pada September tahun lalu, di mana ia diterima langsung oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch. Latar belakang militer yang sama antara Prabowo dan Raja Belanda kerap disebut-sebut sebagai perekat keakraban kedua negara.
Namun, di era ketidakpastian global saat ini, keakraban personal dan nostalgia sejarah tidak lagi cukup. Tantangan nyata kabinet Prabowo adalah bagaimana mentransformasikan kedekatan emosional tersebut menjadi posisi tawar (Bargaining Position) yang kuat. Indonesia tidak boleh hanya menempatkan diri sebagai “mitra yang penurut” di tengah perubahan lanskap global, melainkan harus mampu mendikte keuntungan strategis, baik dalam sektor perdagangan, pengelolaan air, maupun pertanian berkelanjutan yang selama ini digaungkan. []
