Daerah
Beranda / Daerah / DBH Migas Dipangkas Gila-Gilaan, Gubernur Papua Barat Boyong Bupati Geruduk Kemendagri

DBH Migas Dipangkas Gila-Gilaan, Gubernur Papua Barat Boyong Bupati Geruduk Kemendagri

Info Massa – Rencana pemangkasan drastis alokasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus (DBH Migas Otsus) tahun anggaran 2027 memicu reaksi keras dari pemerintah daerah. Gubernur Papua Barat, Dominggus, memboyong sejumlah bupati menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) I, Ribka Haluk, untuk menuntut kepastian nasib anggaran daerah penghasil sumber daya alam tersebut.

Langkah darurat ini diambil menyusul informasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa rancangan pagu DBH Migas Otsus Papua Barat pada 2027 anjlok hingga sekitar 82 persen dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp2,666 triliun.

Dalam keterangan tertulisnya di Manokwari, Rabu (18/11/2026), Dominggus menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan kepastian kebijakan serta dukungan alokasi anggaran demi menjamin keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

“Kami mau mendapat kepastian soal alokasi DBH Migas Otsus tahun depan, sehingga kami audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Dominggus.

Menurut Gubernur, DBH Migas merupakan hak mutlak daerah penghasil atas pengelolaan kekayaan sumber daya alam (SDA) oleh negara. Ia memperingatkan bahwa pengurangan pagu yang sangat ekstrem pada 2027 harus dikaji ulang agar tidak melumpuhkan percepatan pembangunan di daerah.

Pemprov DKI Sabet 4 Penghargaan di AMH 2026

“Tentu kami sangat berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan ulang terhadap pagu DBH Migas Otsus 2027,” tegas Dominggus.

Pemangkasan drastis ini sebelumnya juga menuai sorotan tajam dari Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat, Filep Wamafma. Ia mengingatkan bahwa status Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kebijakan afirmatif negara untuk mengejar ketertinggalan, mengatasi kemiskinan, dan menekan kesenjangan melalui politik anggaran yang berpihak.

Landasan hukumnya pun tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur kerangka khusus penerimaan daerah dari sektor sumber daya alam.

“Kalau benar pagu DBH Migas Otsus maupun Dana Otsus dipangkas karena efisiensi, maka negara melanggar komitmen,” tegas Filep memperingatkan pemerintah pusat. []

Borong Lima Penghargaan Nasional, Pemkot Tangerang Sabet Predikat Juara Umum Kehumasan 2026
× Advertisement
× Advertisement