Info Massa – Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UKIM, Johan marfindo kwee, menegaskan bahwa 2 periode masa Pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden RI ke 7 tidak membawa Maluku menjadi lebih baik.
Dia merinci, pertama, Rancangan Undang-Undang (RUU) Wilayah Kepulauan Provinsi Maluku dikenal dengan provinsi kepulauan yang mana luas lautan lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Tentunya Maluku sebagai wilayah kepulauan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Sementara, lanjutnya, daerah kepulaun tidak meminta untuk mendapat otonomi khusus namun undang-undang wilayah kepulauan harus disahkan agar keadilan terjadi antara daerah berciri kepulaun dan daerah berciri daratan.
“RUU Kepulauan hanya menjadi isu dan tidak pernah dibahas apalagi disahkan,tentunya hal ini merugikan daerah-daerah yang berbasis kepulauan dalam proses pembangunan dan masalah-masalah lain di daerah kepulauan,” kata Johan melalui keterangannya, Rabu 23/10.
Kedua, kata Johan, Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional Indonesia sebagai poros maritim dunia telah dicanangkan pada tahun 2014 oleh Jokowi, atau tahun pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Namun, seiring dengan jabatan Presiden periode pertama yang akan berakhir Oktober mendatang, realisasi konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia seolah luput dari pengawasan.
Ditambah lagi, pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 April lalu, persoalan poros maritim ini sama sekali tak disinggung. Indonesia dikenal dengan lautan yang luas dan juga memiliki sumber daya laut yang sangat beragam, hal ini tentu saja akan menguntungkan apabila visi presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia tercapai.
“Ambon New Port hanya menjadi isu belaka yang tidak pernah direalisasikan oleh presiden Joko widodo, padahal apabila Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional dibangun di Maluku tentu akan sangat menguntunhkan masyarakat Maluku serta membantu proses perekonomian Negara.
Menurut Johan, Pembatalan pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional juga dengan alasan yang tidak jelas. Pemerintah membatalkan pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional dengan alas an yang tidak jelas namun kemudian pembangunan sirkuit mandalika terjadi dan terealisasikan dan pada momen pemilihan presiden 2024 pemerintah membagikan bantuan social diseluruh Indonesia secara besar-besaran.
“Apakah Maluku sengaja dikesampingkan?” Ungkap Johan melempar tanya.
Terakhir, Johan menyampaikan di mana Maluku mempunyai tambang gas terbesar yang bernama blok masala,namun proses pengoperasian tambang blok masala belum terjadi secara efektif.
“Apakah pemerintah ingin menghadirkan para investor luar untuk mengeksploitasi tambang blok masela?” Johan memgakhiri dengan tanya. []
