Info Massa – Sikap tertutup dan terkesan saling lempar tanggung jawab ditunjukkan oleh manajemen Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang. Alih-alih memberikan transparansi kepada publik, jajaran direksi dan humas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini justru kompak irit bicara saat dikonfirmasi mengenai dugaan kasus penggelapan uang yang melibatkan salah satu oknum pegawainya berinisial “S”.
Dugaan kasus yang menyeret oknum S ini disinyalir bukan perkara kecil. Berdasarkan informasi yang dihimpun, nilai penggelapan terkait pembayaran konsep tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan, kasus ini kabarnya telah menggelinding ke ranah hukum. Oknum S disebut-sebut telah mendatangi Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota pada Rabu, 3 Juni 2026 lalu, untuk memenuhi panggilan kepolisian atas laporan dari para korban.
“Udah ke Polres. Rabu lalu,” ungkap seorang sumber yang enggan identitasnya dipublikasikan.
Saat dimintai kejelasan terkait status hukum dan sanksi internal terhadap oknum S, Direktur Teknik (Dirtek) Perumda Tirta Benteng, Joko Surana, memilih menghindar dan enggan memberikan penjelasan detail. Ia berdalih kasus tersebut sedang diproses secara internal, namun langsung melempar kewenangan konfirmasi ke pejabat lain.
“Ke Pak Budi (Manager Hubungan Pelanggan). Lagi proses. Oh nanti, ke Pak Budi aja. Nanti konfirmasi Pak Budi. Satu pintu ya, Bang,” ujar Joko, seolah enggan mengoreg lebih dalam borok yang terjadi di internal instansinya.
Ironisnya, sikap “buang badan” juga ditunjukkan oleh bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Perumda Tirta Benteng yang seharusnya menjadi jembatan informasi. Humas Perumda Tirta Benteng, Yayan, justru mengaku tidak tahu-menahu mengenai skandal yang tengah menimpa institusi tempatnya bekerja.
“Belum ada atensi mengenai hal tersebut,” kilah Yayan singkat melalui pesan aplikasi WhatsApp.
Sikap bungkam dan terkesan meremehkan dari pihak manajemen ini tentu memicu pertanyaan besar. Sebagai perusahaan daerah yang mengelola dana publik, Perumda Tirta Benteng seharusnya responsif dan tegas terhadap segala bentuk dugaan tindak pidana atau penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pegawainya.
Upaya “satu pintu” yang dijadikan alasan jajaran direksi terkesan menjadi tameng untuk memperlambat arus informasi, alih-alih menyelesaikan masalah secara transparan. Publik kini menunggu keberanian dan ketegasan Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk mengevaluasi kinerja manajemen Perumda Tirta Benteng yang dinilai lamban dan tidak terbuka atas dugaan kasus yang mencederai integritas BUMD tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Metro Tangerang Kota belum memberikan keterangan resmi terkait sejauh mana proses penyelidikan terhadap oknum S berjalan. []
