Info Massa – Awal tahun 2026 dibuka dengan gelombang kemarahan publik. Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) bersama Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta memimpin koalisi 23 organisasi mahasiswa lintas daerah dalam aksi massa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (5/1).
Aksi ini merupakan respons atas tragedi kemanusiaan yang menewaskan 1.167 jiwa akibat banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Koalisi menilai bencana ini bukan semata peristiwa alam, melainkan bencana antropogenik, bencana yang dipicu oleh kebijakan manusia, khususnya industri ekstraktif yang merusak kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan deforestasi masif.
Koalisi mengecam keras narasi pemerintah yang masih menyalahkan faktor cuaca ekstrem, sekaligus mendorong perluasan perkebunan sawit dan eksploitasi hutan.
“Negara tidak peka. Ada yang menyalahkan hujan, ada yang sibuk menuding media sosial, ada yang menyebut sabotase, bahkan ada istilah biadab untuk rakyat kecil yang tak jelas siapa pelakunya. Ini bukan bencana alam biasa — ini kejahatan ekologis dan pengabaian kemanusiaan,” tegas Simanjuntak, Ketua Umum GHARIS sekaligus Koordinator Aksi.
Koalisi Jakarta secara tegas mendesak Presiden untuk mencopot pejabat-pejabat yang dinilai gagal, tidak memiliki sense of crisis, serta berkontribusi pada kekacauan kebijakan ekologis, di antaranya:
1. Mendagri Tito Karnavian — dinilai meremehkan urgensi kepastian hukum tata kelola darurat bencana.
2. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni — dikritik karena melakukan kunjungan dinas ke Rote saat Sumatra dalam status darurat serta mendukung sikap DPR yang dianggap abai.
3. Zulkifli Hasan — dinilai bertanggung jawab atas kebijakan pelepasan kawasan hutan di masa lalu.
4. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia — dituding mengelak dengan menyalahkan curah hujan serta memberi informasi menyesatkan soal kesiapan infrastruktur listrik.
5. Kepala BNPB — dinilai gagal dalam koordinasi dan lamban dalam manajemen bencana.
6. Sejumlah pejabat dari unsur TNI dan BGN yang dinilai memperkeruh situasi dengan narasi yang memicu polemik dan potensi fitnah.
Aksi ini melibatkan mahasiswa dari berbagai daerah: Banten, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi, sebagai simbol bahwa penderitaan satu wilayah adalah luka seluruh bangsa.
“Kami berdiri di sini memastikan Sumatra tidak sendirian. Musuh kita bukan rakyat, tapi kebijakan yang merusak alam dan mengorbankan nyawa manusia,” seru Deri Ardiansyah, Ketua Umum HMB Jakarta.
Ketua GHARIS Jakarta, Rafi Ammar, menegaskan bahwa bencana serupa berpotensi meluas.
“Hari ini Sumatra, besok bisa Kalimantan, Papua, atau daerah lain. Kami menolak mewariskan kehancuran ekologis kepada generasi berikutnya,” tegasnya.
Maklumat 5 Tuntutan Koalisi
1. Deklarasikan Status Bencana Nasional segera.
2. Moratorium total izin industri di seluruh kawasan hulu DAS Indonesia.
3. Copot pejabat inkompeten sebagaimana tercantum dalam tuntutan koalisi.
4. Permintaan maaf terbuka dari Presiden atas kegagalan kebijakan ekologis.
5. Restorasi lingkungan nasional sebagai agenda jangka panjang pencegahan bencana.
Aksi ditutup dengan penggalangan dana kemanusiaan di kawasan Patung Kuda sebagai bentuk solidaritas konkret kepada para korban di Sumatra.
Barisan Solidaritas:
DPP GHARIS, GHARIS Jakarta, HMB Jakarta, DPP Himakotas, IMT Ciputat, KMM Ciputat (Minangkabau), IMPP Jakarta, KPMDB Brebes, KBM Galuh Jaya, KM Jambi UIN, Forum Mahasiswa Lamongan, Ikatan Mahasiswa Gresik, PM Kalsel, PM Bekasi, PM Indramayu, Dedikasi Riung Mahasiswa Garut, Permala Jakarta, Himasultra Jakarta, HUPI, SIMS, KMSGD, dan BEM STIAMI.
