Info Massa – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai bahwa forum Board of Peace (BoP) yang digagas untuk membahas perdamaian di Timur Tengah tidak akan mencerminkan keadilan jika Palestina tidak dilibatkan secara langsung.
Menurut purnawirawan Mayjen TNI tersebut, apabila forum BoP benar-benar bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menghadirkan keadilan bagi rakyat Palestina, maka keterlibatan Palestina dalam forum tersebut menjadi hal yang mutlak.
“Jika tujuan forum ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menghadirkan keadilan, maka Palestina harus diberi ruang untuk ikut serta dan berdiskusi secara setara,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).
Ia menegaskan bahwa tanpa kehadiran Palestina sebagai pihak yang paling berkepentingan, pembahasan mengenai masa depan wilayah dan hak-hak rakyat Palestina berpotensi kehilangan legitimasi moral maupun politik.
Menurutnya, proses dialog dan pengambilan keputusan terkait konflik Palestina seharusnya melibatkan semua pihak yang terdampak langsung, terutama Palestina sendiri.
Karena itu, TB Hasanuddin meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah diplomatik agar Palestina dapat diikutsertakan dalam forum BoP.
Ia berharap Indonesia dapat menggunakan pengaruh diplomatiknya di tingkat internasional untuk mendorong agar Palestina diundang secara resmi dalam forum tersebut.
“Dengan begitu Palestina dapat duduk bersama dalam forum internasional tersebut untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya secara langsung,” kata dia.
TB Hasanuddin juga menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina merupakan komitmen konstitusional yang telah lama dipegang teguh oleh pemerintah Indonesia.
Komitmen tersebut, lanjutnya, sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.
Diketahui, pelembagaan forum BoP pada awalnya diinisiasi oleh Amerika Serikat dan kemudian disetujui melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 pada November 2025.
Dalam perkembangannya, mekanisme keanggotaan forum tersebut ditentukan oleh Amerika Serikat sebagai inisiator melalui sistem undangan resmi kepada negara atau pihak yang dinilai relevan.
Namun hingga saat ini, belum terdapat undangan yang diberikan kepada perwakilan Palestina untuk ikut serta dalam forum tersebut.[]
