Revisi UU Migas Wajib Digeber Untuk Kepastian Hukum Investor

Direktur Institut Kajian Energi, Akhmad Yuslizar, mengatakan wacana revisi UU migas sudah sejak lama mendorong BP Migas dibubarkan. Menurutnya Revisi UU Migas no 22 tahun 2001 wajib dipercepat. Sebab, Investor menunggu kepastian hukum untuk berinvestasi. “Yang bertugas mengatur hulu migas tidak ada. Baru tahun 2013 SKK migas berdiri dengan basisnya Perpres,” kata Yos, sapaannya dalam […]

Baca Selanjutnya

DPP AAI Desak DPR Sahkan RKUHAP dan RKUHP

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia atau DPP AAI mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan RKUHAP dan RKUHP menjadi Undang-undang. Ketua DPP AAI Ranto P Simanjuntak mengatakan, disahkannya RKUHAP dan RKUHP sebagai UU untuk menekan perilaku kejahatan dan mengajak masyarakat mengikuti perkembangan zaman di era digital. “Dengan adanya undang-undang KUHP dan KUHAP yang baru dapat […]

Baca Selanjutnya

Duga TKA Cina Dilindungi Oknum, KAMI Datangi DPR !

Reporter: A. Rosyid Warisman Jakarta – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendatangi gedung DPR RI untuk menggugat berbagai bentuk penjajahan TKA China pada Industri Mineral Nasional pada Jum’at, 27 Mei 2021. KAMI menyebutkan terkait TKA Cina ditemukan banyak masalah yang melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak rakyat untuk bekerja. Meski sudah digugat berbagai kalangan, […]

Baca Selanjutnya