Info Massa – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengkritik keras arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang dinilai terlalu berorientasi pada investor dan mengabaikan nasib rakyat kecil.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata dan Badan Pengelola Otorita KEK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Novita menegaskan bahwa pembangunan pariwisata nasional wajib berorientasi pada keadilan bagi masyarakat lokal, bukan sekadar mengejar angka investasi.
“Yang saya lihat, paparan pemerintah lebih banyak berbicara soal promosi investasi dan pendampingan investor. Tetapi saya tidak melihat strategi yang jelas mengenai perlindungan hak masyarakat maupun mitigasi konflik agraria yang kerap muncul dalam pembangunan KEK,” ujar Novita dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).
Novita mengungkapkan bahwa dirinya telah mengantongi berbagai aspirasi dan keluhan dari masyarakat yang menjadi korban konflik lahan di kawasan pariwisata. Salah satu yang paling krusial adalah adanya dugaan maladministrasi dalam perubahan status kepemilikan tanah yang berujung pada kerugian material dan ruang hidup warga.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap penderitaan warga sekitar proyek KEK.
“Rakyat kecil tidak boleh menjadi korban akibat kegagalan sistem atau maladministrasi negara. Pemerintah harus hadir membela hak masyarakat, bukan hanya mengejar masuknya investasi,” tegas politisi perempuan tersebut.
Selain menyuarakan perlindungan hak tanah, Novita juga menuntut pemerintah untuk adil dalam memetakan pembangunan pariwisata. Selama ini, pembangunan dinilai belum merata. Ia mendesak agar wilayah Jawa Timur bagian selatan—seperti Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi—yang memiliki potensi alam luar biasa, segera diberi kesempatan berkembang melalui skema KEK.
Menurutnya, pengawasan ketat yang dilakukan DPR saat ini bertujuan murni untuk memastikan bahwa kue manis pembangunan pariwisata benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah.
Tidak hanya menyoroti konflik lahan, Novita juga mempertanyakan kinerja pemerintah terkait penurunan kunjungan wisatawan di sejumlah kawasan otorita sepanjang tahun 2025 lalu. Ia meminta pemerintah membuka mata dan mencari akar masalahnya (root cause analysis), apakah penurunan tersebut disebabkan oleh konflik lahan yang membuat kenyamanan terusik, infrastruktur yang buruk, atau tata kelola yang lemah.
“Jangan hanya menyampaikan data tanpa solusi,” sentilnya.
Ia juga menyayangkan lemahnya kreativitas pemerintah dalam memanfaatkan momentum besar seperti 2026 FIFA World Cup untuk mempromosikan wisata Indonesia, padahal anggaran yang digelontorkan negara tidaklah sedikit. Novita berharap, promosi massal lewat siaran televisi nasional bisa mendongkrak ekonomi kreatif yang digerakkan oleh rakyat di daerah-daerah destinasi wisata. []
