Info Massa – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyorot tajam rencana pembangunan kantor pemerintahan baru yang akan menyedot anggaran sebesar 300 miliar rupiah.
Ketua komisi III DPRD Kota Bogor Zaenal Abidin meminta penjelasan soal apa yang menjadi penting dalam rencana pembangunan kantor pemerintahan baru di kawasan Katulampa, Bogor Timur.
Zaenal menganggap, pembangunan gedung pemerintahan baru itu kalah penting dengan pengadaan dua unit sekolah di wilayah Kecamatan Bogor Timur dan Utara sebagaimana tercantum dalam APBD dan RPJMD Kota Bogor.
“Kami melihat tidak ada urgensi dalam hal pembangunan pusat pemerintahan baru ini, seharusnya fokus utama Pemkot Bogor adalah membangun dua unit sekolah baru sesuai dengan RPJMD,” kata Zaenal dalam rapat kerja komisi III bersama Bapperida, Jum’at 22/03.
Politisi asal partai Gerindra itu juga mengungkap alasan lainnya di mana pembangunan gedung pemerintahan baru itu tentunya akan menjadi beban APBD Kota Bogor. Seperti paparan yang diuraikan oleh Bapperida dengan estimasi biaya mencapai 300 miliar rupiah.
Dia juga menyebut bahwa rencana pembangunan gedung pemerintahan baru itu berbeda dengan IKN yang pembangunannya harus diteruskan oleh pemimpin selanjutnya.
Pasalnya, kata dia, tidak ada peraturan atau hukum berlaku yang mengikat terhadap pembangunan tersebut. Sehingga, menurutnya, apabila tetap dilaksanakan, proyek itu bisa saja terhambat di kemudian hari.
“Ini kan tidak ada landasan hukum yang mengikat, untuk dikerjakan oleh kepala daerah yang baru. Sehingga potensi mangkrak sangat tinggi kalau tidak direncanakan dengan baik,” ungkap Zaenal.
Zaenal juga berpesan kepada Bapperida untuk mengkaji lagi lebih dalam soal rencana pembangunan gedung pemerintahan baru itu meskipun sudah ada serah terima antara pemerintah pusat dengan Pemkot Bogor pada 2021.
DPRD tidak ingin proyek dengan nilai ratusan miliar itu menjadi sia-sia dan hanya membuang anggaran semata.
“Intinya ini harus disiapkan dengan matang. Aset sudah diserahterimakan, tapi perencanaan mulai dari penganggaran, siteplan dan sebagainya. Bapperida dan Pemkot harus bisa melihat skala prioritas di Kota Bogor ini apa,” tutur Zaenal. []
