Info Massa – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Israel resmi bergabung dalam inisiatif “Board of Peace” yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam kunjungannya ke Washington pada Rabu (11/2).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Visual yang dirilis menunjukkan Netanyahu dan Rubio memegang dokumen bertanda tangan Netanyahu sebagai bentuk aksesi resmi Israel ke dewan tersebut.
Dalam unggahan di platform X, Netanyahu menyatakan dirinya telah menandatangani keanggotaan Israel dalam “Board of Peace”.
Mandat Dewan dan Rencana Stabilitas Gaza
Dewan tersebut dibentuk berdasarkan resolusi United Nations Security Council yang diadopsi pada pertengahan November. Resolusi itu memberi mandat kepada dewan dan negara-negara mitra untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.
Langkah ini muncul setelah gencatan senjata rapuh dimulai pada Oktober lalu, sebagai bagian dari rencana perdamaian Trump yang disepakati Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.
Dalam desain awalnya, Board of Peace bertugas mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Namun Trump kemudian memperluas cakupan mandat dewan tersebut untuk menangani konflik global, dengan dirinya sebagai ketua.
Pertemuan perdana dewan dijadwalkan pada 19 Februari di Washington, dengan agenda utama rekonstruksi Gaza.
Kritik: Minim Representasi Palestina
Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai struktur dewan tersebut menyerupai model tata kelola kolonial, terutama karena mengawasi wilayah asing tanpa keterlibatan langsung perwakilan Palestina. Bergabungnya Israel dinilai akan memperbesar kritik tersebut.
Hingga kini, dewan tersebut tidak mencantumkan perwakilan Palestina sebagai anggota. Sejumlah negara menyikapi undangan Trump dengan hati-hati. Beberapa sekutu Timur Tengah Washington telah bergabung, namun banyak sekutu tradisional Barat memilih menjauh.
Sebagian analis juga mengkhawatirkan bahwa keberadaan dewan ini berpotensi mengikis peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mekanisme penyelesaian konflik internasional.
Gencatan Senjata Rapuh dan Korban Berjatuhan
Sejak gencatan senjata dimulai Oktober lalu, pelanggaran berulang kali terjadi. Data otoritas Palestina dan Israel menunjukkan sedikitnya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel tewas sejak kesepakatan berlaku.
Serangan Israel ke Gaza sejak akhir 2023, menurut kementerian kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, memicu krisis kelaparan dan menyebabkan seluruh populasi Gaza mengungsi secara internal.
Sejumlah pakar hak asasi manusia, akademisi, serta tim penyelidikan PBB menyebut tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur genosida. Israel menolak tudingan itu dan menyatakan operasinya sebagai tindakan bela diri setelah serangan yang dipimpin Hamas pada akhir 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.
Tantangan Fase Berikutnya
Tahap lanjutan rencana Trump mencakup isu-isu sensitif seperti pelucutan senjata Hamas yang selama ini ditolak kelompok tersebut dan penarikan lebih lanjut pasukan Israel dari Gaza, serta penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional.
Adapun dengan bergabungnya Israel ke dalam Board of Peace, dinamika politik dan legitimasi dewan tersebut diperkirakan akan semakin diperdebatkan, baik di forum diplomatik maupun dalam wacana hukum internasional.[]
Sumber: istimewa
