Info Massa – Sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil membentuk Koalisi Jakarta untuk Sumatra untuk merespons banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Koalisi ini lahir dari konsolidasi GHARIS Jakarta dan HMB Jakarta di Aula HMB Jakarta, Kamis, 25 Desember 2025.
Koalisi menilai respons pemerintah lamban, terfragmentasi, dan terlalu birokratis di tengah situasi darurat.
Koalisi menyatakan bencana ini tidak semata akibat faktor alam, melainkan hasil dari kegagalan negara dalam mitigasi, perlindungan lingkungan, dan pengendalian aktivitas korporasi di wilayah hulu daerah aliran sungai.
Ketua Umum GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, mengatakan penolakan penetapan status Bencana Nasional mencerminkan abainya negara terhadap korban.
“Negara tidak boleh bersembunyi di balik prosedur administratif sementara rakyat Sumatra sedang bertaruh nyawa. Menolak menetapkan status Bencana Nasional saat tiga provinsi lumpuh adalah bentuk arogansi kekuasaan yang tidak manusiawi,” kata Hotmartua.
“Ini bukan lagi soal alam, ini soal negara yang membiarkan rakyatnya tenggelam dalam ketidakpastian demi menjaga ego dan gengsi,” lanjutnya.
Koalisi mencatat dampak krisis telah menjalar ke mahasiswa perantau asal Sumatra di Jakarta. Terputusnya dukungan keluarga membuat sebagian mahasiswa bergantung pada pinjaman daring untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Koalisi akan menggelar aksi di depan Istana Negara pada 5 Januari 2026 dengan membawa enam tuntutan:
1. Penetapan status Bencana Nasional.
2. Percepatan evakuasi dan distribusi bantuan.
3. Moratorium izin tambang dan perkebunan di hulu DAS Sumatra.
4. Pencopotan pejabat yang kebijakannya memperparah bencana.
5. Permintaan maaf terbuka atas pernyataan pejabat yang melukai korban.
6. Seruan menjaga persatuan nasional agar krisis tidak dipolitisasi.
Koalisi ini didukung berbagai organisasi lintas daerah, antara lain GHARIS Jakarta, HMB Jakarta, DPP Himakotas, Ikatan Mahasiswa Tegal Ciputat, Keluarga Mahasiswa Minangkabau Ciputat, IMPP Jakarta, Forum Mahasiswa Lamongan, Ikatan Mahasiswa Gresik, hingga BEM STIAMI.
Koalisi menyatakan gerakan ini terbuka, lintas daerah, dan tidak berafiliasi politik.[]
