Konflik Lahan Di Kuansing Memanas, Kelompok Tani Dan FPPN Mengadu Ke PAN

Editor: Mauladi Fachrian

Taluk Kuantan – Konflik lahan di Kuansing yang melibatkan pihak buruh tani dengan Koperasi Suko Jati dan Perusahaan Gati Pura Mulya terus memanas. Menyikapi hal tersebut, kelompok Tani Mekar Bersama dan Forum pemuda peduli Nagori (FPPN) mengadu kepada Fraksi PAN yang diterima oleh Mardianto Manan.

Dalam pertemuan itu, Ketua FPPN Yan Gentara menyampaikan keluh kesahnya terkait permasalahan lahan di kecamatan Pangean Dan Bumi Mulya Kecamatan Logas.

“Permasalahan yang kami temui di Lapangan, ada dua poin yang kami sampaikan dalam surat kami kemarin. Pertama, diduga Perusahaan Gati pura Mulya kelebihan HGU. Kedua, Lahan Gati pura Mulya berada dalam kawasan sesuai peta RTRW terbaru,” kata Yan Gentara, dikutip infomassa saat memaparkan persoalannya di kantor Fraksi PAN Provinsi Riau, Jum’at 24 Desember 2021.

Kemudian Sholihin Selaku ketua Kelompok Tani mekar bersama menyampaikan bahwa pihaknya sudah bosan dan muak karena sering dilaporkan oleh kelompok tani lain yang menggunakan kedok Koperasi.

“Kami jadi tidak tenang. Sudah 3 kali kami dilapor, sudah 3 kali kami dipanggil. Pelapor kami atas nama Kelompok Tani Sebelas yang memakai Kop Koperasi Suko jati. Kami tidak mengerti apa maksud dan tujuan mereka melapor kami. Untuk itu kami minta petunjuk bagaimana jalan keluarnya,” tukas Sholihin.

Kelompok Tani Mekar Bersama merasa kecewa ketika sudah melakukan penanaman dan hampir panen justru malah diganggu. Sementara, kata Yan Gentara, hasil kebun itu sendiri diharapkan sebagai penyambung hidup para buruh tani.

“Masa iya pas tanaman kami sudah besar baru digugat, jadi seolah-olah kami seperti dibodoh-bodohi, kami hanya berkebun, kami hanya mencari untuk makan. Lah itu para cukong-cukong kok dibiarin membukak lahan, jika mereka katakan itu kawasan hutan lindung,” sesal Sholihin.

Mardianto Manan, selaku anggota DPRD Provinsi Riau menjadi jembatan antara buruh tani dengan para pengusaha yang memiliki lahan perkebunan. Ia mengingatkan agar konflik lahan yang terjadi saat ini tidak berulang seperti yang pernah ada, harapannya bisa saling mencari jalan keluar.

“Ini adalah permasalahan kita bersama, kita tidak ingin ada pertumpahan darah kepada masyarakat, seperti kisahnya yang ada di Duta Palma,” ucap Mardianto Manan.

Selanjutnya, Sekretaris Dinas (Sekdis) Perkebunan, Supriadi, dihadapan Mardianto Manan dan para kelompok tani serta FPPN mengatakan terkait Gati pura mulya bahwa benar sebagaimana disampaikan mempunyai kelebihan lahan.

“Tapi sudah mempunyai Sertipikat Hak milik (SHM). Terkait patok yang dipasang yang dibilang tadi, betul kemarin memang dipasang,” kata Supriadi menerangkan.

Supriadi melanjutkan, mengenai jual beli lahan yang disampaikan Solihin, jika benar berada dalam kawasan tersebut maka secara aturan jelas tidak sah.

“Jika ada yang mengeluarkan SKT status Lahan Itu HPT itu tidak berlaku,” Ucap Supriadi.

Hal senada disampaikan dari Dinas Kehutanan, Agus. Ia menegaskan jika ada laporan mengenai, masyarakat, cukong, atau perusahan yang menggarap hutan kawasan secara hukum tidak benar maka akan diproses sampai ke pengadilan.

“Akan kita tangkap dan kita lakukan proses hukumnya, walaupun cukong tersebut berada berada di bawah naungan koperasi. Data-data koperasi yang bermasalah sudah kita kantongi,” kata Agus.