Info Massa – Komite Suara Sipil menggelar aksi damai menolak rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Aksi ini berlangsung pada Senin (10/11/2025) di Kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Puluhan peserta aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan “Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional!”, “Pahlawan Tidak Menindas!”, dan “Copot Fadli Zon!” sebagai bentuk ekspresi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai melukai rasa keadilan sejarah bangsa.
Koordinator aksi, Aditya Nugraha, dalam orasinya menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan keadilan sejarah.
“Pemerintah seharusnya menghormati sejarah dan penderitaan rakyat, bukan justru memberikan kehormatan kepada sosok yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, korupsi, dan pembungkaman kebebasan,” ujar Aditya.
Ia menambahkan, Soeharto bukanlah sosok yang pantas dikenang sebagai pahlawan, melainkan sebagai peringatan agar kekuasaan tidak lagi dijalankan dengan cara yang otoriter dan koruptif.
“Kami tidak menolak sejarah Soeharto sebagai bagian dari perjalanan bangsa. Tapi mengangkatnya menjadi pahlawan sama saja dengan menutup mata terhadap luka yang ditinggalkan rezim Orde Baru,” tegasnya.
Menurut Aditya, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto berpotensi menyesatkan generasi muda terhadap pemahaman sejarah Indonesia.
“Kami khawatir generasi muda akan diajarkan untuk melupakan pelanggaran HAM, pembungkaman pers, penculikan aktivis, dan praktik korupsi yang merajalela di masa Orde Baru. Padahal semua itu bagian penting dari pelajaran sejarah bangsa yang seharusnya tidak dihapus,” jelasnya.
Selain orasi, para mahasiswa juga menggelar mimbar bebas dengan pembacaan puisi, lagu perjuangan, dan pernyataan sikap. Aksi berjalan damai dan tertib dengan pengawalan dari aparat kepolisian setempat.
Dalam pernyataannya, Komite Suara Sipil menegaskan akan terus mengawal isu ini dan menyerukan agar pemerintah menghentikan segala bentuk glorifikasi terhadap figur yang memiliki catatan pelanggaran terhadap rakyat.
“Kami berdiri di sini bukan sekadar menolak gelar itu, tapi menegaskan kembali bahwa bangsa ini tidak boleh lupa. Jangan biarkan sejarah dikaburkan oleh kepentingan politik. Gelar pahlawan bukan untuk mereka yang menindas, tapi untuk mereka yang berjuang demi rakyat,” ujar Aditya.
Ia juga menutup orasinya dengan pesan reflektif mengenai makna Hari Pahlawan.
“Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni tahunan. Ini momentum untuk menegaskan bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang menegakkan keadilan, menolak penindasan, dan berani mengatakan kebenaran. Soeharto bukan salah satu dari mereka,” pungkasnya.
Dengan nada tegas, Aditya menambahkan bahwa pemberian gelar kepada Soeharto justru mencederai makna Hari Pahlawan.“Kami tidak akan kompromi dengan penjahat HAM. Soeharto lebih pantas disebut penjahat HAM, bukan pahlawan,” ujarnya.
Aksi kemudian ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap Komite Suara Sipil yang berisi tuntutan agar pemerintah bersikap transparan dalam penetapan gelar Pahlawan Nasional dan memastikan proses tersebut tidak digunakan untuk memutihkan masa lalu yang kelam.[]
Komentar