Oleh : M Akbar Ridho, Mahasiswa Universitas Yuppentek Indonesia (UYI) yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang
Info Massa – Tragedi yang melibatkan seorang anak sekolah dasar yang kehilangan harapan karena tidak mampu membeli buku seharusnya tidak dibaca sebagai peristiwa tunggal. Ia adalah alarm keras tentang kegagalan sistemik negara dalam menjamin kebutuhan dasar pendidikan anak. Kabar duka yang datang dari Indonesia bagian Timur ini tentu mengguncang nurani dan menyingkap ironi kebijakan sosial kita. Kesalahan ini tidak bisa kita sederhanakan sebagai kelalaian orang tua, melainkan eksekusi kebijakan yang keliru dan tidak berpihak pada kelompok paling rentan.
Tragedi ini menjadi semakin ironis ketika terjadi di tengah gencarnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah kebijakan nasional yang digadang-gadang sebagai wujud kehadiran negara bagi generasi muda. Tidak ada yang keliru dari tujuan MBG. Pemenuhan gizi anak adalah prasyarat penting bagi tumbuh kembang dan kemampuan belajar. Namun, persoalan muncul ketika negara terlihat lebih sigap memastikan isi perut anak dibandingkan memastikan alat belajar paling mendasar: buku pelajaran. Di titik inilah paradoks kebijakan sosial dan pendidikan kita menjadi terang benderang.
Dalam arah kebijakan anggaran tahun 2026, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Anggaran pendidikan tetap besar dan secara normatif diarahkan untuk pemerataan akses, peningkatan kualitas, serta penguatan layanan pendidikan dasar. Secara dokumen perencanaan, komitmen itu terlihat jelas. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya jarak yang lebar antara arah kebijakan di atas kertas dan pengalaman konkret anak-anak dari keluarga miskin.
Kasus anak yang tidak memiliki akses buku pelajaran menunjukkan bahwa pendidikan dasar belum sepenuhnya dipahami sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi tanpa syarat. Negara hadir melalui program-program besar dan seragam, tetapi gagal memastikan kebutuhan paling mendasar tersedia di tingkat individu. Anak diberi makan, tetapi tidak diberi alat untuk belajar secara layak.
Masalah ini bukan sekadar soal kurangnya anggaran, melainkan soal desain dan prioritas kebijakan. Kebijakan sosial dan kebijakan pendidikan berjalan dalam jalur yang terpisah, seolah-olah kebutuhan anak dapat dipilah-pilah secara sektoral. MBG dijalankan sebagai program nasional yang masif, sementara akses buku pelajaran diserahkan pada mekanisme bantuan yang berlapis, birokratis, dan sering kali tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Dalam pendekatan sistem pemerintahan, kegagalan ini dapat dibaca dengan jelas. Input kebijakan berupa anggaran dan program tersedia dalam jumlah besar, tetapi proses perencanaan dan implementasinya tidak terintegrasi. Output kebijakan pun timpang: anak menerima intervensi gizi, tetapi tetap terhambat dalam proses belajar.
Negara masih melihat anak sebagai objek program, bukan sebagai manusia dengan kebutuhan yang utuh. Akibatnya, keberhasilan kebijakan diukur dari indikator administratif, jumlah porsi makanan yang dibagikan, jumlah sekolah yang terjangkau program bukan dari pengalaman hidup anak secara menyeluruh.
Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Program tambahan seperti MBG seharusnya melengkapi, bukan menggantikan kewajiban negara dalam menjamin akses pendidikan dasar.
Jika terus seperti ini, kebijakan sosial hanya akan menghasilkan paradoks: negara hadir secara simbolik, tetapi absen dalam substansi.
Tragedi anak sekolah dasar ini seharusnya menjadi cermin bagi negara. Ia mengingatkan bahwa pembangunan manusia tidak bisa disederhanakan menjadi satu jenis intervensi. Anak tidak hanya membutuhkan makanan, tetapi juga pengetahuan, harapan, dan rasa aman bahwa negara benar-benar hadir dalam hidupnya. Jika negara gagal memahami hal ini, maka program sebesar apa pun tidak akan mampu mencegah lahirnya tragedi serupa di masa depan.
entah siapa yang akan meminta maaf besok, lusa. Yang jelas teruntuk YBS dan anak anak lain yang mengalami nasib serupa. “Saa minta maaf eee. Gagal jadi Manusia.”
