Info Massa – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/10). Forum bertema “Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana: Tantangan atau Peluang” ini digelar untuk memperkuat kesiapsiagaan, koordinasi, serta respons lintas sektor terhadap berbagai risiko bencana di Jakarta.
“Rapat Koordinasi Daerah Kebencanaan Tahun 2026 merupakan ruang penting untuk memperkuat komitmen, kapasitas, dan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi berbagai risiko bencana di Jakarta,” ujar Gubernur Pramono.
Pramono menyoroti bahwa posisi Jakarta sebagai kota global menuntut sistem penanggulangan bencana yang tanggap, cepat, dan akurat.
“Sebagai kota global, tentunya persoalan kebencanaan ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitif bagi kota apa pun, sehingga ketepatan dan kecepatan mengantisipasi menjadi hal yang sangat penting,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak dapat dibebankan pada satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.
“Dalam penanggulangan bencana, sinergi seluruh unsur menjadi kunci utama, yaitu antara perangkat daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, komunitas, dan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu risiko utama yang menjadi perhatian serius dalam rakor ini adalah potensi kebakaran di kawasan permukiman padat akibat fenomena kemarau panjang El Nino.
“Sekarang ini kemungkinan untuk kebakaran potensinya tinggi sekali, terutama daerah-daerah yang padat penduduk, sehingga saya meminta betul kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi dan menjaga hal ini,” ungkap Pramono.
Selain ancaman kebakaran, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga dalam penanganan banjir, khususnya untuk penataan sungai lintas batas wilayah. Dalam pembagian tugas, Pemprov DKI memfokuskan anggaran untuk pembebasan lahan di 13 sungai utama, sedangkan pembangunan turap diserahkan kepada pemerintah pusat.
“Hal yang berkaitan dengan perbatasan antarwilayah sebenarnya menjadi tugas pemerintah pusat, sedangkan Pemprov DKI Jakarta fokus pada pembebasan lahan seperti yang dilakukan di Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama,” terang Gubernur.
Gubernur Pramono menekankan bahwa tahap pascabencana dan pemulihan warga terdampak juga menjadi skala prioritas yang harus ditangani secara menyeluruh lintas dinas.
“Di Jakarta, penanganannya dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial melalui Dinas Sosial, Dinas PPKUKM, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan karena penanganan pasca-kejadian adalah hal yang utama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, menyatakan bahwa Rakorda 2026 ini menitikberatkan pada kesiapan teknis di lapangan, mencakup sarana evakuasi hingga pemenuhan logistik.
“Melalui Rakorda ini, kami mengharapkan dapat menjadi suatu momentum guna memperkuat kesiapsiagaan Jakarta terhadap bencana, pemetaan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, serta penanganan kebutuhan pengungsi yang memenuhi standar pelayanan minimum,” pungkas Marulitua. []
