Oleh: Emilia Emharis – Dosen Kebijakan Publik UNIKS
Info Massa – Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan berbagai ragam budaya serta kekayaan alam dan budaya yang melimpah ruah serta kekayaan adat dan tradisi unik dan mempesona yang jarang dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Penamaan Riau setidaknya terdapat tiga kemungkinan asal usul penyebutan;
Pertama, riau berasal dari penamaan orang Portugis rio yang berarti sungai. Kedua, tokoh Sinbad al-Bahar dalam kitab Alfu Laila Wa Laila menyebut riahi untuk suatu tempat di Pulau Bintan, seperti yang pernah dikemukakan oleh almarhum Oemar Amin Hoesin dalam pidatonya ketika terbentuknya Provinsi Riau. Ketiga, diambil dari kata rioh atau riuh yang berarti hiruk-pikuk, ramai orang bekerja.
Dari ketiga kemungkinan di atas, kata rioh atau riuh merupakan hal yang paling sangat mendasar penyebutan nama Riau. Riuh artinya bergembira, yang mana masyarakat selalu ramai dan bergembira pada setiap momen dan kegiatan yang dilakukan di Riau. Sedangkan Riuh menurut bahasa Rantau Kuantan itu artinya adalah “hiruak” masyarakat yang selalu bergembira dan bersuara dengan segala kesenangannya.Provinsi Riau resmi menjadi sebuh daerah provinsi pada 09 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Thaun 1957.
Sebelumnya Provinsi Riau tergabung dalam wilayah provinsi Sumatera Tengah yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.SM Amin merupakan Gubernur pertama Provinsi Riau yang dilantik pada tanggal 05 Maret 1958. Namun dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keberagaman budaya serta pulau yang terpisah, Provinsi Riau resmi dimekarkan menjadi dua Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Riau dengan ibukotanya adalah Kota pekanbaru sedangkan Provinsi Kepulauan Riau dengan Ibukotanya adalah Tanjung Pinang.
Provinsi Kepulauan Riau yang memisahkan diri dari Provinsi Riau resmi terbentuk dan ditetapkan pada Tanggal 24 September 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 dan resmi menjadi Provinsi yang Ke-32 di Indonesia.RIAU dengan segala prestasi yang diriah, baik ditingkat nasional maupun internasional, juga riau dengan segala jenis tradisi dan kebudayaan yang unik dan tertata rapi. Riau juga memiliki kekayan akan adat budaya serta kekayaan alam yang melimpah ruah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh provinsi Riau adalah kekayaan minyak bumi alami yang jarang dijumpai di daerah lain.
Kekayaan alam minyak bumi alami provinsi Riau ini merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah dan bahkan Pendapatan Asli Negara. Tidak cukup sampai disitu saja, selain kekayaan alam minyak bumi, riau juga mempunyai kekayaan alam minyak diatas bumi yaitu kekayaan alam minyak sawit diatas bumi, tak salah sebagian orang mengatakan bahwa salah satu tanda orang riau asli adalah mukanya berminyak, dikarenakan kekayaan alam dibawah bumi minyak bumi dan diatas bumi minyak sawit.
Masyarakat riau yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, meskipun mayoritas bersuku melayu tentu sangat berharap selaras antara kekayaan alami bumi sebanding lurus dengan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia di provinsi riau itu sendiri. Kalau dilihat dari historis kekayaan alam riau tersebut, bukan hal sulit bagi pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang memadai dan menigkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan riau yang berasal kata “riuh” ini, masyarakat tentu sangat bergembira atau “basurak” dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Provinsi Riau agar dapat menigkatkan pembangunan dari segala bidang, terutama bidang infrastruktur, sumber daya, pendidikan dan lain sebagainya.
Keberlangsungan pembangunan secara berkelanjutan tentu tidak akan pernah terlepas dari pemimpin yang cerdas dan jujur dalam mencari peluang dan tertuju kepada kepentingan publik dan masyarakat banyak. Pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan peran utama dalam menjalankan roda dari organisasi tersebut, dan akan selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan atau public policy.
Peran pemimpin sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian serta pengawasan. Hal yang sama juga akan sama dengan keberlangsungan kemajuan suatu daerah, terutama daerah riau yang terkenal dengan kekayaan alam dan sumber daya yang memadai untuk pembangunan daerah.
Suatu daerah yang mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup tentu akan sangat mudah untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik untuk perkembangan pembangunan daerah. Perencanaan yang matang akan memudahkan pemimpin daerah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Tetapi jika pemimpin melaksanakan tugas tidak dibarengi dengan keikhlasan dan kejujuran serta kesesuaian prosedur tentu akan menjadi hal penghambat dalam pembangunan daerah itu sendiri.
Namun pada kenyataan dilapangan yang dialami masyarakat riau saat ini berbeda dengan nama daerahnya sendiri, yang mana masyarakat riau dengan “riuh”nya berharap seorang pemimpin yang memapu menjadi inspirator dan inovator serta visioner untuk pembangunan daerah malah pemimpin itu yang jadi permasalahan, meskipun sebagian pembangunan tetap berjalan sesuai dengan targetnya.
Dalam beberapa tahun belakangan, masyarakat riau tidak lagi dengan kata “riuh”nya, masyarakat tidak lagi “basurak” dan masyarakat sudah sering terdiam membisu dan terdiam tenpa kata-kata. Hal ini terjadi akibat ditengah riuhnya masyarakat riau untuk peningkatan dan pelaksanaan pembangunan, justru pemimpin daerahnya terkena kasus korupsi yang menggunakan anggaran negara. Melihat kita data terdahulu, bahwa provinsi riau sudah mengalami empat kali Gubernurnya terkana kasus korupsi dengan anggaran dan penggunaan yang berbeda.Kasus terbaru dari Riau adalah terjadinya kasus Operasi Tangkap Tangan di Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu yang juga melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid yang sampai saat ini masih belum kembali ke daerah. Berdasarkan keterangan beberapa media, Gubernur Riau Abdul Wahid berada di antara 10 orang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau, Senin (3/11/2025).
Ia pun menjadi Gubernur Riau keempat yang ditangkap akibat kasus korupsi. Penangkapan atas Abdul Wahid menambah daftar kasus Gubernur Riau yang ditangkap akibat korupsi. Sebelumnya, berturut-turut, tiga Gubernur Riau di era Reformasi telah dipenjara karena terbukti korupsi. Mereka adalah Saleh Jasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun.Kasus yang melibatkan Saleh Djasit, Gubernur Riau di era 1998-2003, terungkap pada 2008. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena terbukti korupsi dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran. Saleh terbukti merugikan negara sebesar Rp 4,7 miliar.
Ia disebut telah menyalahi ketentuan jabatannya sebagai gubernur dan memperkaya orang lain serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Adapun Rusli Zainal merupakan Gubernur Riau dua periode, 2003-2008 dan 2008-2013. Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis penjara selama 14 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Itu terkait kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) dan kehutanan di Pelalawan dan Siak.
Majelis hakim menilai, Rusli Zainal telah secara sah menerima hadiah atau suap PON Riau dan penyalahgunaan wewenang untuk kasus kehutanan. Untuk korupsi PON, Rusli dinyatakan terbukti telah menerima hadiah untuk melancarkan pengusulan atau pengesahan peraturan daerah (perda) terkait Pekan Olahraga Nasional di Riau 2012. Gubernur Riau 2014-206, Annas Maamun, tersangkut korupsi kasus suap untuk merevisi kawasan hutan. Tujuannya agar perkebunan sawit yang dimiliki oleh penyuap ditetapkan berada di luar kawasan hutan. Annas terbukti menerima suap sebesar 166.100 dollar AS atau sekitar Rp 2,34 miliar, Rp 500 juta, dan Rp 3 miliar dari janji Rp 8 miliar dalam bentuk dollar Singapura.
SumberData:https://www.kompas.id/artikel/ditangkap-kpk-abdul-wahid-jadi-gubernur-riau-keempat-yang-tersangkut-korupsiDari pemberitaan diatas, betapa mirisnya daerah ini dengan segala kekayaan alam yang dimiliki dan masyarakat dengan riuhnya berharap pembangunan daerah yang merata, justrus selalu mendapatakan pukulan telak dan terdiam ketika pimpinan daerahnya bermasalah, hal ini tidak terjadi sekali dua kali bahkan sudah terjadi empat kali. Jika kita melihat sejarah kebelakang, masyarakat riau yang “riuh” bergembira “basurak” akan pembangunan dan mendapatakn pimpinan yang manjadi panutan justrus pimpinan itu sendiri yang bermalsah.
Emilia Emharis, dosen kebijakan publik Universitas Islam Kuantan Singingi mengatakan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi pimpinan daerah agar tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan peribadi dan kelompok dan kepentingan tertentu, memang semestinya setiap kebijakan yang dibuat oleh aktor kebijakan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat “riuh” bergembira dengan adanya pembangunan yang tepat sasaran dan semuanya diatas kepentingan masyarakat.
“janganlah sampai tungkek mambo robah, yang artinya masyarakat riau dengan riuhnya bergembira akan mendapatkan pembangunan yang inovatif hasil dari kebijakan pimpinan, justru masyarakat sekarang terdiam karena kasus korupsi ini, dan kejadian ini tidak sekali dua kali dan ini sudah menjadi yang keempat kali”
Mendengar dan membaca diberbagai media saat ini tentang kasus korupsi tentang gubernur ini, masyarakat tak lagi sesuai dengan asal nama daerahnya. Masyarakat tidak lagi “riuh” hiruk dan masyarakat tidak lagi “basurak” dan justru masyarakat lebih banyak terdiam “onok” karena ditenga hirup pikuk pemerintah Provinsi Riau tengah membangun justru terjadi lagi kasus yang sama dengan yang sebelumnya.[]
Komentar