Tangerang – SMP PGRI Batu Ceper diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada siswa kelas VIII terkait pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Setiap siswa diminta membayar sebesar Rp175.000.
Informasi tersebut dibenarkan langsung oleh Kepala SMP PGRI Batu Ceper, Toharuddin, saat dikonfirmasi Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Provinsi Banten.
“Iya, tapi penarikan untuk ANBK itu baru wacana. Hal ini untuk menutupi kekurangan biaya ANBK, karena ada pengawas yang harus kita kasih transport, ada buat name tag dan lain-lain,” kata Toharuddin, Kamis (21/8).
Operator sekolah, Faisal, juga menyampaikan bahwa penarikan iuran dilakukan karena ada beberapa kebutuhan yang tidak dapat dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Harus ada transport yang dibiayai sekolah. Dari dana BOS tahun ini memang tidak dianggarkan. Kalau sejauh apa dan siapa yang sudah bayar, saya tidak paham,” ujarnya.
Faisal menambahkan bahwa persoalan ini juga telah diketahui Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Bahkan, sebelumnya sudah disosialisasikan kepada wali murid.
“Sebelumnya sudah saya sampaikan ke Pak Kabid, dan mengetahui asalkan orang tua sama-sama sepakat. Kalau kemarin sih iya-iya saja, tapi kalau ternyata ada omongan di belakang, ya kita enggak bisa ngontrol itu,” tambahnya.
Namun, pernyataan berbeda diungkapkan kembali oleh Kepala SMP PGRI Batu Ceper saat ditemui ASWIN pada Senin (25/8). Ia mengakui bahwa sudah ada siswa yang melakukan pembayaran.
“Jumlah yang sudah bayar kira-kira dua jutaan. Kalau bayar semua sekitar lima jutaan. Menurut laporan, sudah terpakai sekitar lima ratus ribuan. Ya sudah, uang yang sudah disetor saya suruh pulangkan, sisanya yang terpakai saya tanggung jawab,” jelas Toharuddin.
Sementara itu, salah satu wali murid berinisial HA mengaku heran dengan pungutan tersebut.
“Ada yang sudah bayar, termasuk anak saya. Setahu saya kan ANBK itu gratis, tahun lalu anak saya di sekolah lain juga gratis, kok di sini bayar,” ungkap HA.
Sekretaris DPD ASWIN Provinsi Banten, Widodo, menegaskan bahwa apa yang dilakukan SMP PGRI Batu Ceper tetap termasuk pungli meskipun uang sudah dikembalikan.
“Jelas itu kesalahan. Terlepas sudah dikembalikan kepada wali murid, bukan berarti menghilangkan unsur pungli. Terlebih hal ini sudah diketahui sebelumnya oleh Kabid, harus ada evaluasi,” tegas Widodo.[]
Komentar