Info Massa – Aktivis dan warga terdampak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembuangan sementara sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke TPA Jatiwaringin.
Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Aktivis dan Warga Terdampak TPA Jatiwaringin, Aditya Nugeraha, menyusul permintaan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, agar sampah dari wilayahnya dialihkan ke TPA Jatiwaringin.
Menurut Aditya, permintaan tersebut tidak etis dan berpotensi memperparah krisis lingkungan, mengingat kondisi TPA Jatiwaringin yang saat ini sudah berada di ambang kelebihan daya tampung (overload).
“Sampah dari Kabupaten Tangerang sendiri saja belum tertangani dengan baik. Pengelolaan di TPA masih bermasalah, dan pencemaran lingkungan sudah dirasakan langsung oleh warga sekitar. Jika ditambah sampah dari daerah lain, dampaknya akan semakin parah,” tegas Aditya kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Ia menilai, kebijakan tersebut justru memperlihatkan ketimpangan beban lingkungan, di mana Kabupaten Tangerang kembali dijadikan “tempat pembuangan” bagi persoalan daerah lain, sementara hak-hak warga sekitar TPA selama puluhan tahun terabaikan.
“TPA Jatiwaringin sudah berdiri lebih dari 32 tahun. Namun sampai hari ini, warga terdampak tidak pernah mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Jangan karena kepentingan daerah lain, keselamatan dan kesehatan warga kami dikorbankan,” ujarnya.
Aditya juga memperingatkan, apabila Bupati Tangerang menyetujui rencana pembuangan sampah dari Kota Tangerang Selatan ke TPA Jatiwaringin, maka warga dan aktivis akan melakukan aksi penolakan besar-besaran.
“Kami pastikan akan turun ke jalan. Ini bukan sekadar soal sampah, tapi soal keadilan lingkungan dan hak hidup warga,” katanya.
Sebelumnya, kelompok Aktivis dan Warga Terdampak TPA Jatiwaringin juga telah menyuarakan sikap kritis terhadap rencana Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang akan dibangun di lokasi tersebut.
Selain menolak PSEL, mereka juga secara konsisten menyatakan penolakan terhadap masuknya sampah dari wilayah aglomerasi Tangerang Raya ke TPA Jatiwaringin, karena dinilai hanya akan memperpanjang persoalan pencemaran tanpa penyelesaian menyeluruh.[]
Komentar