Info Massa – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan agar para pelaku industri berani meningkatkan produksi sebagai salah satu upaya untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh anggota DPR RI Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay dalam kunjungan kerja di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, sektor industri padat karya perlu meningkatkan kuantitas produksi berbasis regulasi yang pro-industri.
Dengan begitu, kata dia, penyerapan tenaga kerja akan mengiringi kebutuhan perusahaan secara otomatis.
“Kalau nanti permintaan makin tinggi lagi tentu kapasitas yang 1,2 juta itu bisa ditingkatkan. Pasti alan membutuhkan lapangan kerja lagi untuk teman-teman kita,” kata Saleh saat kunjungan industri di PT Adis Balaraja yang dihadiri juga oleh perwakilan Nikomas, Jum’at 14/11.
Saleh menerangkan sejauh ini kompetitor dari Vietnam yang harus diimbangi daya saingmya agar terhindar dari gelombang PHK. Untuk itu, DPR akan melakukan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk kawasan industri dengan meringkas aturan yang terlalu membebani seperti masalah restitusi PPN.
“Terutama bagaimana supaya aturan-aturan yang membebani terutama restitusi PPN-nya itu mungkin bisa dipotong. Insya Allah regulasi di bawah undang-undang akan juga kita awasi,” ucap Saleh.
Dalam kesempatan yang sama, Humas PT Nikomas Gemilang, Danang Widipangestu, merespons positif masukan dari DPR RI. Ia berharap kepastian hukum yang dimaksud dapat menjadi solusi, sehingga rencana pengupahan bisnis perusahaan tidak terganggu.
“Harapannya punya paten (aturan) yang tetap, karena itu membuat planning satu tahun agak susah kalau rumusnya selalu berubah-ubah,” tutur Danang. []
