Info Massa — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus menegaskan komitmennya dalam menghadirkan keterbukaan informasi publik yang transparan, mudah diakses, inklusif, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi modern.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, usai menghadiri tahapan presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2026 yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Banten di Kota Serang, Rabu (29/7/2026).
Maryono menyampaikan bahwa ajang Monev KIP menjadi momentum strategis bagi Pemkot Tangerang untuk mengevaluasi sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan informasi agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini kami telah menyelesaikan tahapan presentasi Monev KIP Tahun 2026. Semoga hasil evaluasi ini semakin memperkuat kinerja jajaran Dinas Kominfo dalam menghadirkan layanan informasi publik yang cepat, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat,” ujar Maryono.
Dalam pemaparannya di hadapan tim panelis, Maryono membeberkan sejumlah inovasi yang telah diterapkan untuk memastikan layanan publik bersifat inklusif. Pemkot Tangerang menjalin kerja sama dengan Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) untuk menyediakan fasilitas pendukung bagi warga berkebutuhan khusus.
Fasilitas tersebut meliputi penyediaan juru bahasa isyarat untuk memudahkan komunikasi. Formulir pelayanan dalam format huruf braille. Ruang layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang didesain ramah penyandang disabilitas.
“Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi publik. Karena itu, berbagai fasilitas pendukung terus kami hadirkan agar layanan informasi dapat diakses secara setara oleh semua kalangan,” tegas Maryono.
Guna memperdekat jangkauan akses informasi, Pemkot Tangerang berencana memperluas jaringan PPID hingga ke tingkat akar rumput, seperti kelurahan, puskesmas, hingga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sekolah.
Dengan perluasan ini, masyarakat maupun para orang tua siswa tidak perlu lagi datang ke kantor pusat hanya untuk mendapatkan dokumen atau informasi publik yang dibutuhkan.
Menjawab tantangan digitalisasi, Pemkot Tangerang juga memfokuskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola PPID. Peningkatan kompetensi ini mencakup pelatihan pemanfaatan teknologi digital terkini, termasuk integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam sistem pelayanan.
“Pelayanan informasi publik harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi menjadi fokus kami agar layanan semakin cepat, transparan, akurat, dan berkualitas,” pungkasnya.
Monitoring dan Evaluasi KIP merupakan agenda tahunan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tahapan Monev KIP 2026 meliputi sosialisasi, pengisian kuesioner, uji publik, hingga presentasi pemeringkatan guna menilai kualitas pelayanan PPID secara objektif di setiap daerah se-Provinsi Banten. []
