Info Massa – Pemerintah menegaskan tidak akan mengintervensi wacana penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa hak angket merupakan hak murni milik DPR untuk melakukan penyelidikan demi membuat terang suatu permasalahan di masyarakat.
“Pemerintah tentu tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini adalah kewenangan dari lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat yang terlepas dari pemerintah,” tegas Yusril saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa.
Yusril menjelaskan, hasil akhir dari pembentukan panitia angket di DPR dapat berupa rekomendasi kepada lembaga maupun instansi lain, atau berujung pada pernyataan pendapat resmi dari parlemen. Oleh karena itu,pihak eksekutif memilih untuk bersikap pasif sambil terus memantau perkembangan situasi politik tersebut.
“Ya sekiranya kalau memang panitia angket memang terbentuk, kami akan mengamati, mengikuti perkembangan, dan menganalisis dampaknya,” tutur Yusril.
Sementara itu, pimpinan DPR RI mengaku belum mengambil langkah resmi terkait wacana pengajuan hak angket tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya masih menunggu pembukaan masa sidang parlemen.
“Kami belum bisa berkomentar lebih jauh dan kita akan tunggu nanti setelah kita memasuki masa sidang,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dasco mengungkapkan bahwa anggota dewan saat ini masih menjalani masa reses yang berlangsung hingga 8 November 2026 untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Sehingga, pembahasan mengenai surat-surat maupun aspirasi yang masuk ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum dapat dioptimalkan.
Selain menunggu dibukanya kembali masa sidang, Dasco menambahkan bahwa DPR RI juga belum menerima dan mempelajari putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Wapres Gibran yang belakangan dikaitkan dengan isu pemakzulan. []
