Info Massa – Istana Kepresidenan menegaskan komitmennya untuk menghormati proses politik yang tengah berulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons isu keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah memandang langkah-langkah di parlemen sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional lembaga legislatif yang patut dihargai.
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, DPR beserta para anggotanya memiliki kewenangan resmi yang diatur undang-undang dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR. Kami tentu saja menghormati,” tegasnya
Respons Istana ini mengemuka setelah Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan parlemen telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik sepanjang masa reses terkait wacana pengguliran Hak Menyatakan Pendapat.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” ungkap Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Puan menjelaskan, seiring dibukanya kembali masa sidang DPR RI, pimpinan dewan akan terus menyerap masukan dari seluruh elemen fraksi, termasuk mengkaji opsi mekanisme serta tata cara yang sesuai dengan peraturan tata tertib parlemen.
Wacana penggunaan HMP—yang memiliki bobot politik lebih tinggi ketimbang hak angket—kini kian menguat di parlemen. Sejumlah fraksi menilai mekanisme ini sebagai opsi paling realistis untuk menyelesaikan polemik ijazah Wapres.
Ketiga Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyebut penggunaan HMP tengah dimatangkan. Ia menilai persoalan ini menjadi ujian penting bagi Indonesia sebagai negara hukum.
“Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan HMP dianggap ideal,” terang Khozin.
Pandangan senada diutarakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira. Menurut Andreas, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR merupakan jalan paling rasional dan efektif dalam menyikapi persoalan yang menyedot perhatian publik tersebut. []
