Info Massa – Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Donny Ermawan Taufanto, mengungkap fakta mengejutkan di balik operasional institusi pendidikan yang dipimpinnya. Berbeda dari perguruan tinggi pada umumnya, URI dipastikan tidak menerbitkan ijazah maupun gelar sarjana bagi para pesertanya.
“Jadi intinya, kami di URI ini tidak memberikan gelar kesarjanaan kepada peserta didik,” tegas Donny saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Alih-alih membuka perkuliahan reguler untuk mahasiswa umum, URI saat ini berfokus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus kepemimpinan serta kedisiplinan bagi karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program bertajuk Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI).
Donny menjelaskan bahwa para peserta P3MDI bukanlah lulusan sekolah menengah, melainkan pegawai BUMN terpilih yang telah lolos seleksi ketat dan mayoritas sudah mengantongi gelar S1 hingga S2 dari universitas sebelumnya.
Pada angkatan pertama ini, sebanyak 384 pegawai dari berbagai BUMN tengah ditempa dengan kurikulum intensif selama sembilan bulan. Materi pendidikan yang diberikan meliputi Penanaman nilai kedisiplinan dan cinta tanah air, Strategi pengelolaan usaha, Manajemen dan pengelolaan sumber daya alam.
Bekal tersebut dirancang agar para peserta mampu mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan membawa kemajuan nyata bagi perusahaan pelat merah tempat mereka bernaung. Pelatihan P3MDI gelombang pertama dijadwalkan rampung pada Februari 2027.
Usai angkatan perdana selesai, URI berencana langsung membuka pendaftaran untuk gelombang kedua dengan target kuota yang lebih besar.
“Gelombang kedua kemungkinan kuotanya 400 orang,” ungkap Donny.
Seiring berjalannya pelatihan gelombang kedua tersebut, URI secara bertahap juga akan bertransisi menjadi lembaga induk yang menaungi sejumlah institusi pendidikan strategis, mulai dari SMA Unggul Garuda,perguruan tinggi, hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN). Meski demikian, Donny mengaku belum dapat memastikan tenggat waktu rampungnya proses transisi kelembagaan tersebut. []