Info Massa – Demo penolakan terhadap politik dinasti dan pelanggaran HAM terus dilakukan bergiliran oleh elemen mahasiswa dan rakyat di sejumlah daerah sebut saja Medan, Kendari dan Palu. Kini, aksi yang dikemas dalam mimbar demokrasi tersebut melebar hingga ke Kalimantan.
Kali ini, giliran ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Melawan menggelar mimbar demokrasi saat diberlangsungkannya Festival HAM di halaman kampus Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (13/12).
Dalam aksinya, para mahasiswa tampak mengenakan topeng Guy Fawkes sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tiran. Mereka juga ikut membentangkan poster dan spanduk tolak politik dinasti dan pelanggar HAM.
Koordinator aksi, Refinaya, mengatakan mimbar demokrasi harus terus dilakukan untuk menyuarakan keadilan. Saat ini, para pemangku kekuasaaan dengan seronok menabrak konstitusi dengan menerbitkan UU yang hanya memberikan penindasan kepada rakyatnya sendiri.
“Terbukti saat ini negara dikuasai oleh oligarki. Mereka hadir dan mengatur supaya kekuasaan bisa dibagi. Melalui kekayaan yang dimiliki, mereka kendalikan hukum dengan intimidasi dan penyuapan,” tegasnya sebagaimana disebutkan dalam keterangan tertulis yang diterima, beberapa saat lalu.
Refinaya melanjutkan, Komite Rakyat Melawan sebagai gerakan inisiatif anak muda dan rakyat di Kalimantan Timur sepakat untuk sama-sama hadir dengan tujuan mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi kerakyatan, kekuatan kebebasan sipil, kekuatan politik, solidaritas, serta ruang aman bagi semua.
“Malam puncak ini bukanlah akhir dari gerakan Komite Rakyat Melawan, melainkan pembuka dari perlawanan kita selanjutnya. Bersatulah kekuatan rakyat. Hidup masyarakat tertindas. Lawan dan kalahkan para penindas. Mari bersatu dan membuat gerakan perlawanan rakyat,” tegas mahasiswa Universitas Mulawarman itu.
Tak hanya mahasiswa, mimbar demokrasi itu juga diisi oleh sejumlah akademisi dari Universitas Mulawarman.
Dalam kesempatan malam itu, Akademisi FH UNMUL, Sastro, menegaskan sejauh ini tidak ada upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM yang dikerjakan oleh pemerintahan selama 10 tahun ini.
Pernyataan Sastro itu seolah membuat berbagai kasus pelanggaran HAM hanya sebuah koleksi kelam bangsa yang terus membayangi sejauh belum adanya penuntasan dan penegakan keadilan.
“Omong kosong ketika rezim bicara soal penanganan kejahatan HAM masa lalu,” tegas Sastro dalam orasinya.
Mimbar demokrasi mahasiswa itu sedikitnya melibatkan Forum Milenial Nusantara, GMNI Samarinda, BEM FH UWGM, BEM FISIP UWGM, HI UMKT, Sambaliung Corner, Himapsos Fisip UNMUL, BEM KM UNMUL, BEM Politani, FKMKPUU Samarinda, UKM KPM, JATAM KALTIM, KBAM, BEM Fisip UNMUL, DEMA UINSI, Korpri PMII UNMUL, Perempuan Mahardika Nyanyi Solo Leon dan Nyanyi Solo Bellen.
Sementara di jajaran akademisi turut hadir Purwadi FEB UNMUL, Esti FPIK UNMUL, Solihin FH UNMUL, Castro FH UNMUL.
Diketahui, Pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra sulung Presiden RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres gelombang protes dari mahasiswa dan rakyat terus bermunculan di sejumlah daerah. Mulai dari Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Aceh hingga melebar ke Kalimantan Timur. Mereka menilai keputusan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan yang dipertontonkan secara nyata oleh para penguasa.
