Info Massa – Pencemaran air oleh limbah sampah plastik adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian mendalam dan solusi berkelanjutan.
Seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan produksi plastik, dampak negatifnya terhadap lingkungan perairan semakin meningkat.
Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian dan pemahaman terhadap pengaruh limbah sampah plastik dalam pencemaran air telah meningkat secara signifikan, mengungkapkan konsekuensi serius bagi ekosistem air, keberlanjutan hayati, dan kesehatan manusia.
Semantara pemanfaatan alih fungsi bantaran sungai Cisadane untuk kepentingan pelaku usaha di sektor limbah masih sering terjadi. Penyalahgunaan bantaran sungai tentu memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan.
Padahal, sungai merupakan sumber air penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, sungai seperti yang baru ini terjadi justru berpotensi terjadinya pencemaran atas sungai tersebut.
Penjelasan Tentang PP Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai pada Pasal 20 ayat (2) Jo Pasal 22 menerangkan bahwa kawasan sempadan atau bantaran sungai merupakan kawasan yang dilindungi, namun karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya, sempadan sungai seringkali disalah fungsikan khususnya diwilayah perkotaan.
Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (PP No. 38 Tahun 2011), perlindungan sempadan sungai dilakukan dengan membatasi pemanfaatannya.
Hal ini dilakukan karena sempadan sungai berfungsi sebagai area untuk mengendalikan banjir dan melindungi badan tanggul. Oleh karena itu, tidak diizinkan untuk memanfaatkan area sempadan sungai tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan.
Pencemaran Lingkungan Hidup
Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:
a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/ataud. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b. Remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);
c. Rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
d. Restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan
Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:
Pasal 60 UU PPLH:
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
Pasal 104 UU PPLH:
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:
1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena pelaku usaha sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.
2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena pelaku usaha lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp 9 miliar.
Pertanggungjawaban Pidana
Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. Badan usaha; dan/atau
b. Oang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.
Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.[]
