Info Massa — Ambisi Bali membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali yang megah dan berkonsep ramah lingkungan berpotensi terganjal masalah serius dengan keandalan pasokan listrik yang kian menipis.
Cadangan daya listrik di Pulau Dewata saat ini dinilai relatif minim, sementara ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang bernoda emisi tinggi masih sangat mendominasi. Kondisi ini dinilai memicu kontradiksi di tengah semangat Bali mengusung pariwisata berbasis energi bersih.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa kondisi ketahanan energi Bali memerlukan penanganan cepat dan perhatian ekstra agar selaras dengan arah pembangunan KEK Kura Kura Bali.
“Cadangan daya listrik di Bali saat ini relatif minim sehingga memerlukan perhatian agar sejalan dengan pengembangan pariwisata berbasis energi ramah lingkungan,” ujar Sugeng dalam keterangan resminya di Denpasar, Sabtu.
Guna mengatasi ketergantungan pada PLTD dan memperkuat pasokan daya, percepatan infrastruktur energi seperti Floating Storage Regasification Unit (FSRU) LNG Bali di kawasan Serangan kini masuk dalam radar pembahasan mendesak.
Namun, DPR mengingatkan bahwa menggenjot keandalan pasokan energi tidak boleh menabrak kepentingan warga lokal. Setiap langkah teknologis yang diambil wajib mempertimbangkan aspirasi dan nilai sosio-kultural masyarakat setempat agar tidak memicu resistensi.
Di tengah tantangan pasokan daya tersebut, pengembangan kawasan seluas hampir 500 hektare ini tetap digadang-gadang menjadi mesin penggerak ekonomi baru. Kementerian Investasi/BKPM mencatat megaproyek ini diproyeksikan bakal menyerap hingga 5.000 tenaga kerja lokal.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Edy Junaidi, menekankan bahwa investasi bernilai tinggi harus dibarengi dengan efektivitas dampak ekonomi nyata bagi ekosistem sekitarnya.
Sementara itu, pihak pengelola kawasan, PT Bali Turtle Island Development (BTID), mengeklaim telah menyiapkan serangkaian langkah mitigasi lingkungan untuk menyokong konsep keberlanjutan tersebut, di antaranya penataan seluruh jaringan listrik dan telekomunikasi secara bawah tanah (underground). Penanaman sekitar 700.000 bibit pohon serta pembuatan 7 danau retensi dan penggunaan konblok berpori (permeable paving) untuk menjaga ketersediaan air tanah. []
