Info Massa — Komisi E DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa pemotongan alokasi dana hibah dalam APBD tidak boleh menjadi alasan bagi lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, mengapresiasi komitmen para penerima hibah yang tetap menyatakan kesiapannya untuk membantu program Pemprov DKI meski dukungan anggaran mengalami penurunan.
“Kita ingin dana hibah dipergunakan untuk hal-hal yang prioritas, menyentuh kepentingan rakyat, dan menjadi solusi atas berbagai persoalan yang kita hadapi,” ujar Subki dalam pertemuan bersama pimpinan lintas agama, ormas, dan Baznas (Bazis) DKI Jakarta, Jumat (24/7).
Subki menekankan pentingnya efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penggunaan dana hibah. Dengan anggaran yang lebih terbatas, lembaga penerima hibah dituntut untuk lebih fokus membantu menyelesaikan krisis sosial mendasar di tingkat akar rumput, seperti pencegahan dan penanganan perundungan (bullying) di lingkungan anak dan remaja, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, lembaga keagamaan memiliki keunggulan berupa kedekatan emosional dan interaksi langsung dengan warga, sehingga koordinasi yang ketat dengan pemerintah menjadi kunci agar penggunaan anggaran hibah memberi dampak nyata.
“Kalau semua diserahkan kepada pemerintah tentu akan sangat berat. Kita ingin semua pihak bersama-sama menuntaskan persoalan tersebut,” tegas Subki.
Selain penggunaan dana hibah ormas, Komisi E DPRD DKI juga menyoroti efisiensi alokasi bantuan sosial di sektor pendidikan, khususnya program penebusan ijazah siswa yang tertahan akibat tunggakan biaya.
Subki mendorong Baznas (Bazis) DKI Jakarta untuk terus melanjutkan program ini secara masif karena urgensinya yang berimbas langsung pada masa depan generasi muda.
“Walaupun sudah sekitar 12 ribu ijazah yang berhasil ditebus, kebutuhannya masih banyak. Kita minta Baznas terus membantu agar anak-anak bisa mendapatkan ijazahnya sehingga dapat melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan,” ungkap Subki.
Ia juga menyentil manajemen pihak sekolah agar tidak kaku dan lebih berempati terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa. Sekolah diimbau untuk tidak menjadikan penahanan ijazah sebagai instrumen penagihan tunggakan.
“Kalau memang tunggakannya terlalu besar dan keluarga hanya mampu membayar sebagian, ya dibantu. Jangan mempersulit dengan terus menahan ijazah. Berikan toleransi agar anak-anak bisa memperoleh haknya,” pungkasnya. []
