Info Massa – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gesuri, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi (SPPG) yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gesuri menegaskan bahwa setiap unit penyedia makanan wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)sebagai jaminan standar keamanan dan kesehatan pangan bagi para siswa.
Menurut Gesuri, program MBG merupakan langkah besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun, skala distribusi yang besar menuntut protokol keamanan yang tidak bisa ditawar.
“Kita tidak ingin ada celah dalam implementasi program ini. Dinkes harus memastikan setiap dapur atau SPPG memiliki SLHS. Ini bukan sekadar administratif, tapi jaminan bahwa makanan yang masuk ke tubuh anak-anak kita diproses dengan cara yang higienis,” pungkas Iges dilansir dari dprd.tangerangkota sapaannya.
Iges menambahkan bahwa kepemilikan SLHS menjadi indikator utama bahwa lokasi pengolahan makanan telah memenuhi syarat teknis, mulai dari kualitas air, kebersihan peralatan, hingga kesehatan para penjamah makanan (food handlers).
Langkah proaktif dari Dinkes diharapkan dapat meminimalisir risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan yang seringkali menghantui program pemberian makanan massal.
Poin-poin utama desakan DPRD kepada Dinkes:
- Pendataan Ulang: Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh vendor atau SPPG yang terlibat.
- Pendampingan: Memberikan bimbingan teknis bagi pelaku usaha yang belum memenuhi standar SLHS.
- Pengawasan Berkala: Melakukan sidak dan uji sampel makanan secara rutin di sekolah-sekolah penerima manfaat.
Lebih lanjut, Gesuri berharap adanya sinergi yang kuat antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan penyedia jasa. Ia menekankan bahwa kesuksesan program MBG di Kota Tangerang tidak hanya diukur dari ketepatan waktu distribusi, tetapi juga dari aspek keamanan dan nilai gizi yang terjaga.
“Jangan sampai program yang tujuannya mulia ini justru terkendala masalah kesehatan karena kelalaian dalam pengawasan sanitasi. Dinkes harus jemput bola,” kata Iges. []
