Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul mengatakan penunjukkan Hadi Tjahjanto menduduki kursi Kementerian ATR/BPN tak lain untuk memberantas mafia tanah.
Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) itu mengatakan, Jokowi membutuhkan figur yang memiliki ketegasan. Pasalnya, kata dia, apabila masalah mafia tidak terselesaikan, maka Presiden RI ke 7 itu harus siap-siap kehilangan julukan bapak reformasi agraria.
“Karena bagaimana pun, sertifikat gratis, reformasi agraria, kasus mafia tanah, ini adalah poin penting yang sangat dielu-elukan masyarakat,” kata Adib kepada infomassa Rabu 15 Juni 2022.
Menurut Adib, latar belakang militer dan jabatan Panglima TNI pada Hadi Tjahjanto diharapkan dapat meringkus para mafia tanah.
“Segudang masalah di Kementerian ATR ini kan belum terselesaikan. Sengketa lahan dan masalah yang tak kunjung selesai ini kan soal masalah mafia tanah di beberapa daerah,” tutur Adib.
Sementara Presiden Jokowi menilai bahwa sosok mantan Panglima TNI itu sangat pas dengan kursi Kementerian ATR/BPN. Sebab, lanjunya, Hadi sudah memahami seluk beluk atau pun batas-batas wilayah di setiap daerah
“Untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR BPN, karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori dan kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan bekerjanya sangat getol,” ujarnya.
Dengan percaya diri, Jokowi yakin sosok Hadi Tjahjanto mampu menyelesaikan persoalan sengketa lahan dan sertifikasi tanah.
“Saya meyakini Pak Hadi memiliki untuk itu,” ucap Jokowi.
Diketahui, Hadi Tjahjanto menduduki kursi Menteri ATR/BPN dalam reshuffel kabinet Indonesia Maju menggantikan posisi Sofyan Djalil. Mantan Panglima TNI itu turut didampingi politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.
