Info Massa – Hampir genap satu tahun pascabencana ekologis yang menerjang Aceh pada akhir November 2025, penanganan dampaknya dinilai masih jauh dari kata tuntas. Alih-alih membaik, sejumlah wilayah di Tanah Rencong justru kembali dihantam banjir bandang dalam beberapa bulan terakhir.
Kondisi ini memicu kritik tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana yang menilai pemerintah lamban serta abai terhadap akar persoalan kerusakan lingkungan.
Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Alfian, menegaskan bahwa berulangnya bencana banjir bandang bukan sekadar fenomena alam biasa. Menurutnya, petaka tersebut merupakan buah dari belum optimalnya pemulihan pascabencana serta kebijakan pemerintah yang terlalu longgar terhadap praktik eksploitasi alam.
“Lambatnya penanganan bencana ekologis berdampak pada kejadian berulang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut juga merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang permisif terhadap eksploitasi sumber daya alam,” ujar Alfian dalam konferensi pers bertajuk Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh: Antara Klaim Pemerintah dan Fakta di Lapangan di Warkop Sirnagalih, Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
Menjelang peringatan satu tahun tragedi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil kembali mendesak Pemerintah Pusat agar segera menetapkan bencana ekologis di Aceh dan Sumatra sebagai Bencana Nasional.
Alfian menyentil sikap pemerintah daerah agar tidak menjadikan penetapan status tersebut sebagai persoalan harga diri. Ia menekankan bahwa status bencana nasional mutlak dibutuhkan untuk membuka keran dukungan anggaran, sumber daya manusia, hingga infrastruktur secara terkoordinasi demi mempercepat rehabilitasi dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.
“Keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun gengsi pemerintahan,” tegas Alfian.
Dalam pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana melayangkan delapan tuntutan konkret yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat:
- Mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana ekologis di Aceh dan Sumatra sebagai bencana nasional.
- Meminta Pemerintah Aceh mengakui secara terbuka kepada publik bahwa kapasitas daerah belum mampu menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis tersebut.
- Mendesak Pemerintah Aceh segera mengajukan usulan penetapan status bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.
- Mempercepat pemulihan pascabencana dengan menjamin seluruh korban memperoleh hak atas hunian,layanan dasar, infrastruktur, serta pemulihan mata pencaharian.
- Melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh, khususnya pada kawasan hutan, daerah aliran sungai (DAS), kawasan hulu, dan titik-titik kerusakan lingkungan.
- Melakukan audit dan evaluasi total terhadap perizinan maupun aktivitas pertambangan (legal dan ilegal),perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan yang memicu degradasi lingkungan.
- Menegakkan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan dan memperbesar risiko bencana ekologis.
- Membuka informasi anggaran penanggulangan dan pemulihan bencana secara transparan, mencakup alokasi, realisasi, kebutuhan dana, hingga sumber pembiayaannya.
Koalisi mengingatkan agar pemerintah berhenti berkutat pada penanganan darurat semata, dan segera melakukan pembenahan tata kelola lingkungan secara struktural agar masyarakat Aceh tidak terus-menerus menjadi korban bencana yang berulang. []
