Info Massa – Ketegangan di Semenanjung Korea kembali memuncak setelah militer Korea Selatan menuntut permintaan maaf resmi dari Korea Utara atas insiden ledakan ranjau darat di Zona Demiliterisasi (DMZ). Ledakan yang terjadi di wilayah Korea Selatan pada 21 September lalu tersebut melukai tiga personel militer Korea Selatan.
Korea Selatan menyatakan bahwa ledakan di zona penyangga perbatasan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh ranjau milik Korea Utara. Seoul menilai insiden ini sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata dan berjanji akan mengambil tindakan yang setimpal.
“Ranjau-ranjau tersebut diduga dipasang oleh Pyongyang untuk memperkuat perbatasannya,” bunyi pernyataan resmi pihak Korea Selatan, Rabu.
Selain menuntut permintaan maaf, Seoul juga mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan aktivitas penguatan pertahanan di sepanjang Garis Demarkasi Militer.
Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kang Shin-chul, menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar Perjanjian Gencatan Senjata 1953 yang selama ini menghentikan pertempuran aktif Perang Korea.
“Insiden ini merupakan pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 1953,” tegas Kang Shin-chul.
Menanggapi tuduhan tersebut, Korea Utara secara tegas membantah keterlibatannya. Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, mengecam klaim Seoul dan menyebutnya sebagai tuduhan tidak berdasar serta rekayasa politik.
“Klaim tersebut sengaja dibuat-buat untuk mengalihkan tanggung jawab atas peningkatan ketegangan kepada Korea Utara,” ujar Kim Yo Jong dalam pernyataan yang dirilis media pemerintah Korea Utara, Rabu.
Kim menepis tuduhan bahwa pasukan Korea Utara melintasi perbatasan untuk menanam ranjau dan menuduh balik Seoul melakukan provokasi. “Pihak Korea Selatan harus bersiap menanggung akibat dari sandiwara yang mereka ciptakan sendiri,” lanjutnya.
Kim Yo Jong juga disinggung mengenai insiden serupa pada tahun 2015, di mana dua prajurit Korea Selatan mengalami luka parah akibat ranjau darat saat berpatroli. Ia mengklaim Korea Selatan kembali menggunakan narasi lama sebagai dalih untuk memicu ketegangan baru di perbatasan.
Kondisi hubungan kedua negara saat ini dinilai jauh lebih rentan dibandingkan saat insiden 2015 terjadi. Analis menilai minimnya saluran komunikasi langsung antar-Korea meningkatkan risiko kesalahpahaman militer.
Christopher Green, konsultan senior di Crisis Group, menyebutkan bahwa Pyongyang secara sengaja berupaya memperketat batas wilayah dan memutus jalur hubungan bilateral.
“Eskalasi yang tidak disengaja di Semenanjung Korea bisa terjadi sewaktu-waktu, dan jarak menuju hal itu kini lebih dekat dibandingkan tahun 2015,” jelas Green kepada BBC.
Ia menambahkan bahwa kedua belah pihak saat ini tidak lagi memiliki komunikasi tingkat rendah yang efektif untuk meredakan situasi secara cepat.
Sementara itu, Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC) bersama militer Korea Selatan telah melakukan penyelidikan langsung di lokasi kejadian. UNC menyatakan akan menangani dugaan pelanggaran perjanjian gencatan senjata melalui prosedur formal yang ada.
“UNC tetap berkomitmen untuk memelihara dan menegakkan Perjanjian Gencatan Senjata serta memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi di Semenanjung Korea,” tulis pernyataan resmi UNC. []
